Alasan Pemindahan Ibu Kota Negara Menurut Aspek Perekonomian Nasional

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidaklah menjadi wacana belaka oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tidak hanya itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi juga telah membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada tanggal 18 Januari 2022. Pemerintah bahkan sudah bersepakat bahwasannya ibu kota negara baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur nantinya akan diberi nama "Nusantara". Rencana pemindahan IKN telah diwacanakan sejak masa pemerintahan Sukarno dan Soeharto namun isu pemindahan IKN tidak terdengar lagi pada masa pemerintahan BJ Habibie, Gus Dur dan Megawati. 

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) wacana pemindahan ibukota muncul kembali namun masih dalam kajian dan belum mengambil langkah konkrit untuk pemindahan ibukota. Pada masa pemerintahan sekarang, Presiden Jokowi mengambil langkah konkrit untuk pemindahan IKN, dipilihlah provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai lokasi ibukota baru. 

Proses pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur ini telah dimulai pada pertengahan tahun 2022 kemarin, presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo bahkan telah menargetkan untuk proyek pembangunan IKN akan selesai di tahun 2024 mendatang dan upacara peringatan HUT RI yang ke-79 mendatang akan dilangsungkan di lokasi ibu kota negara baru tersebut. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahkan telah memastikan bahwasannya pembangunan ibu kota negara baru tersebut akan dilaksanakan dengan maksimal karena hal tersebut telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan telah menjadi visi Republik Indonesia di tahun 2024.

 Provinsi Kalimantan Timur dipilih sebagai Ibu kota Negara Baru karena beberapa alasan yakni, jumlah populasi penduduk di Kalimantan Timur tidak terlalu padat sehingga pembangunan infastruktur tidak akan terlalu banyak menemui hambatan seperti pengusuran rumah warga maupun pembukaan lahan baru. Tingkat kepadatan penduduk yang masih cukup rendah mengindikasikan perlu adanya insentif bagi penduduk atau UMKM untuk menstimulus perekonomian di Kalimantan Timur. Pulau Kalimantan mempunyai kondisi pertambangan yan bagus, hal inilah yang memberikan rasionalitas kepada pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, sehingga mampu mendekatkan kepusat kontributor perekonomian nasional. Selain itu Pulau Kalimantan juga merupakan Kawasan tengah Indonesia yang mana memungkinkan untuk menekan biaya pergerakan dari Pulau Jawa. Selain Pulau Kalimantan yang dinilai cukup aman dari persoalan bencana alam gempa bumi maupun banjir, di Kalimantan sumber air bersih juga masih sangat memadai untuk kebutuhan jangka panjang.

Namun kali ini penulis mencoba untuk menggali lebih dalam lagi mengenai alasan maupun dampak dampak yang mampu terjadi oleh karena pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan timur ini dalam hal ekonomi nasional.

• Mampu memaksimalkan Kawasan perairan Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasannya 2/3 wilayah Republik Indonesia ini merupakan Kawasan perairan akan tetapi selama ini upaya pemerintah dalam hal pembangunan perekonomi yang ada di Republik Indonesia malah berbasis daratan, oleh karena itu dengan pemindahan ibu kota negara ke Kawasan Kalimantan timur ini diharapkan mampu memaksimalkan wilayah perairan Indonesia yang mana perairannya dapat dibuka jalur-jalur pelayaran internasional ataupun pelabuhan pelabuhan, pengolahan ikan, pariwisata laut, maupun pemanfaatan energi dari air yang mana nantinya dapat mendorong Indonesia untuk memaksimalkan potensi maritim dan tentunya mampu mendorong perekonomian nasional.
• Menarik investor, karena akan banyak dibangun perindustrian maupun kegiatan ekonomi dan pemerintahan di ibu kota negara baru yang mana nantinya pasti juga akan banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi dan kemudian mampu menambah keuntungan bagi perekonomian negara.
• Memaksimalkan potensi alam dan budaya untuk kemudian dijadikan sebagai objek wisata dan nantinya mampu menarik wisatawan lokal maupun asing. Dengan bertambah dan berkembangnya pariwisata di Kalimantan Timur maka perekonomian daerah khususnya Kalimantan Timur akan meningkat.
• Pemindahan ibu kota ke Kalimantan juga diharapkan mampu membangun multi-growth pole nasional yang dibarengi juga dengan agenda membangun multi-growth pole perwilayah yang lokasinya aka nada pada jaringan kota-kota nasional yang sehat, seimbang, kuat dan menciptakan tatanan wilayah yang harmonis. Dengan begitu dalam jangka panjang maka akan menciptakan efisiensi ekonomi nasional karena kegiatan industri relativ dekat dengan sumber bahan energi maupun bahan baku pengolahannya.

Seperti yang diketahui alasan pemindahan ibu kota negara yang biasa kita dengar didasari karena semakin padatnya penduduk di pulau jawa, krisis air bersih, konversi lahan besar-besaran yang terjadi di pulau jawa, pertumbuhan urbanisasi yang tinggi, dan adanya ancaman bencana banjir, gempa maupun tanah turun yang terjadi di Jakarta. Namun menurut penulis apabila alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur oleh karena beberapa alasan tersebut, maka penulis kira pemerintah seolah-olah kabur dari semua permasalahan tersebut dan tidak mau mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut terlebih dahulu. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya pembangunan ibu kota negara baru ini tentu juga membutuhkan dana yang sangat besar. 

Sebelum pemerintah berencana untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini akan lebih baik apabila pemerintah bersama dengan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama membereskan semua persoalan yang ada di Pulau Jawa tersebut daripada dengan memindahkan ibu kota negara ke pulau lain namun pada akhirnya akan Kembali menciptakan permasalahan-permasalah baru dikemudian harinya. Dan menurut penulis  pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur ini juga tidak akan menjamin Jakarta akan terbebas dari semua permasalahan lingkungan yang ada seperti polusi, banjir, macet, dan padatnya penduduk. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya Jakarta saat ini telah menjadi pusat kegiatan perekonomian, pariwisata dan industry yang mana akan selalu menjadi pilihan untuk orang-orang melakukan urbanisasi dengan harapan mendapatkan pekerjaan maupun untuk liburan semata.

Pembangunan IKN juga harus memperhatikan lingkungan, sesuai dengan undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keberlangsungan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi sekarang dan generasi masa depan. Belajar dari tata Kelola Ibu kota Jakarta yang erat dengan permasalahan urban, seperti tata kelota kota yang buruk, pembangunan yang tidak menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dan padatnya penduduk menimbulkan masalah lingkungan seperti banjir, macet, dan permasalahan polusi  yang parah. Oleh karena itulah pembangunan ibu kota negara baru ini tentu saja harus memperhatikan penataan pusat pemerintahan yang terpadu dengan memperhatikan aspek-aspek pemukiman, pendidikan, industri maupun rekreasi, pengembangan system transportasi publik yang baik, dan juga penerapan konsep green building, sustainable landscape dan sustainable settlements. Intinya pembangunan ibu kota negara baru ini harus dibarengi dengan beberapa tindakan strategis lain dalam hal ekonomi, pembangunan kawasan, pemerintahan, politik dan hukum, kebudayaan, maupun tatanan sosial yang bergerak saling mendukung dan saling menopang.