Dalam suatu negara, pemerintah harus selalu berusaha untuk  meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteran rakyat dapat dilihat dari keberhasilannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Namun hingga saat ini, permasalahan umum di banyak negara adalah tingginya angka kemiskinan yang tentunya akan menghambat kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemiskinan tidak lagi dipahami sebatas ketidak-mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar serta perbedaan perlakuan bagi seseorang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Kemiskinan menjadi isu penting yang harus diperhatikan, khususnya di Indonesia. Meskipun persentase kemiskinan di Indonesia relatif menurun tiap tahunnya, namun masih ditemukan sejumlah besar orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di negara ini.
Tingginya angka kemiskinan dalam suatu negara tentunya akan menjadi sumber dari segala permasalahan dan ketidakmerataan di berbagai bidang, khusunya bidang pendidikan. Kemiskinan menjadi penyebab terbesar rendahnya tingkat pendidikan. Sebagai bukti, banyak keluarga miskin yang berpeluang kecil untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan, umumnya tingkat pendapatan seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Maka dari itu, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, serta rendahnya tingkat pendidikan menjadi masalah besar yang saling berkaitan bagi suatu negara.
Untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan pendidikan. Pendidikan dinilai mampu untuk memberikan kontribusi besar dalam upaya mencapai kemajuan nasional di berbagai bidang kehidupan. Untuk menanggulangi masalah ketidakmerataan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, pemerintah membuat kebijakan berupa penawaran bantuan keuangan kepada anak usia sekolah dari keluarga berpenghasilan rendah memalui Program Indonesia Pintar. Melalui program Indonesia Pintar, pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah anak berusia antara 6 hingga 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan, mencegah siswa putus sekolah, dan menarik siswa yang putus sekolah. Program ini memberikan kebebasan kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya.
Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program kerja sama dari tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag). Program Indonesia Pintar (PIP) ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Melalui penerbitan KIP sebagai identitas siswa berhak mendapatka manfaat program yang akan diterbitkan secara bertahap, program bantuan tunai pendidikan yang akan diberikan secara lengsung kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program Indonesia Pintar sebenarnya sudah menjadi kebijakan yang bagus guna membantu anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan. Selama Program Indonesia Pintar berlangsung, sayangnya masih banyak ditemukan penerima program yang belum tepat sasaran. Banyak ditemukan pelajar dari masyarakat berpenghasilan tinggi yang juga memperoleh program ini, sementara pelajar dari masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan dalam memperoleh program tersebut. Kurangnya tingkat waspada membuat kebijakan yang sebenarnya bagus menjadi kurang baik.
Hingga saat ini, pendidikan di Indonesia masih belum terlihat arahnya. Masih banyak evaluasi yang harus diselesaikan pemerintah guna memperbaiki kebijakan ini. Tidak hanya tingkat waspada, pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan guru, akses pendidikan yang dapat dijangkau dengan mudah, sarana dan prasarana pendidikan yang masih banyak butuh perhatian, serta pembuatan rencana yang matang untuk pendidikan Indonesia untuk tahun-tahun ke depan. Karena sampai saat ini, program dari pemerintah belum bisa benar-benar membantu anak usia sekolah dari kalangan kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerataan pendidikan di Indonesia sudah menjadi perhatian sejak lama. Namun hingga saat ini, pendidikan di Indonesia masih juga belum merata. Pemerataan pendidikan memiliki makna yang luas, tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tetapi juga persamaan perlakuan peserta didik dalam memperoleh pendidikan dan mengembangkan kompetensi yang dimilikinya secara optimal.
Untuk mencapai keberhasilan pemeraataan pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah saja. Pemerintah juga membutuhkan kerja sama dari pihak sekolah dan masyarakat untuk bahu membahu dalam upaya mengembangkan bangsa melalui pendidikan yang merata. Tanpa adanya kerja sama yang baik, maka cita-cita nasional khususnya dalam bidang pendidikan tidak akan pernah bisa terwujud. Pemerintah masih harus melakukan evaluasi yang mendalam mengenai keberlangsungan Program Indonesia Pintar. Sampai saat ini, masih banyak anak dari keluarga kurang mampu yang tidak mendapat pendidikan yang layak serta tidak memperoleh manfaat dari program pemerintah secara maksimal. Semua anak memiliki hak untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang dibutuhkan. Maka dari itu, mari tingkatkan kerja sama untuk menyongsong kebijakan pemerataan pendidikan di Indonesia agar dapat berjalan secara optimal. Semakin merata pendidikan di Indonesia maka akan semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat.
