Mengenal Sosok Pendiri Bank Negara Indonesia (BNI)

Direktur utama pertama Bank Negara Indonesia

R.M. Margono Djojohadikoesoemo

R.M.Margono Djojohadikusumo adalah direktur utama pertama dari Bank Negara Indonesia. Ia adalah keturunan dari Raden Joko Kaiman yang merupakan pendiri Kabupaten Banyumas, sekaligus Bupati Banyumas yang pertama. Margono merupakan orang tua dari begawan ekonomi Indonesia, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo, dan juga ayah dari dua pemuda yang gugur dalam peristiwa Pertempuran Lengkong, yakni Kapten Anumerta Soebianto Djojohadikoesoemo dan Taruna Soejono Djojohadikoesoemo. Nama mereka lalu diabadikan dalam nama cucunya, yakni politikus dan mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrad, Prabowo Subianto, serta pengusaha Hashim Sujono.

Margono Djojohadikusumo yang lahir pada tanggal 16 Mei 1894 di Banyumas, adalah cucu buyut dari Raden Tumenggung Banyakwide atau lebih dikenal dengan sebutan Panglima Banyakwide, pengikut setia dari Pangeran Diponegoro yang kemudian diangkat menjadi Bupati Roma (sekarang Karanganyar, Kebumen) dengan gelar Raden Tumenggung Kertanegara IV, dan anak dari asisten Wedana Banyumas.
Dia mulai belajar di Europeesche Lagere School (sekolah dasar kolonial) pada tahun 1901, dan setelah lulus pada tahun 1907 ia melanjutkan pendidikannya di Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA; sekolah pegawai negeri) di Magelang hingga tahun 1911.

Sebagai Ketua DPAS, Margono mengusulkan supaya dibentuk sebuah Bank Sentral atau Bank Sirkulasi seperti yang dimaksud dalam UUD '45. Soekarno-Mohammad Hatta kemudian memberikan mandat kepada Margono untuk membuat dan mengerjakan persiapan pembentukan Bank Sentral (Bank Sirkulasi) Negara Indonesia pada tanggal 16 September 1945. Dia mengumpulkan dana dari patungan rakyat Indonesia sendiri,dengan semangat nasionalisme dan kemandirian.Pada tanggal 19 September 1945, sidang Dewan Menteri Republik Indonesia memutuskan untuk membentuk sebuah bank milik negara yang berfungsi sebagai "Bank Sirkulasi". Akhirnya pada 15 Juli 1946, terbitlan Perppu nomor 2 tahun 1946 tentang pendirian Bank Negara Indonesia, dan penunjukan R.M. Margono Djojohadikusomo sebagai Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI). Selama ia menjadi dirut Bank BNI, pada tahun 1970, status hukum Bank Negara Indonesia diubah menjadi persero.

R.M. Margono juga aktif dalam organisasi pergerakan nasional, seperti Jong Java, Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dia juga menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), lembaga tertinggi negara yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam bidang ekonomi dan keuangan. Salah satunya adalah tidak adanya bank sentral yang berfungsi sebagai bank sirkulasi mata uang republik. Saat itu, bank sentral yang ada adalah De Javasche Bank (DJB), yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda. DJB tidak mengakui kedaulatan Indonesia dan berusaha mengacaukan ekonomi Indonesia dengan mencetak dan mengedarkan uang buatan Belanda.

Adapun bank BNI sendiri selain tugasnya sebagai bank sentral, BNI juga diberi wewenang untuk melakukan kegiatan sebagai bank umum, seperti pemberian kredit, pengeluaran obligasi, dan penerimaan simpanan giro, deposito atau tabungan. Bank ini bergerak dalam bidang jasa perbankan umum di seluruh tanah air.