Indonesia memiliki puluhan ribu mahasiswa di luar negeri yang turut terkena dampak pandemi COVID-19.
Data tahun 2019 dari Kementerian Keuangan, misalnya, menyebutkan lebih dari 3.000 pelajar Indonesia saat ini sedang aktif sekolah berbagai negara menggunakan beasiswa Lembaga pengelola dana pendidikan.
Puluhan ribu mahasiswa di luar negeri melakukan migrasi kembali ke Indonesia saat liburan sekolah, hari raya keagamaan, atau bulan-bulan masa kelulusan mereka.
Dalam survei di atas, misalnya, kami juga menemukan bahwa keputusan mereka untuk pulang ke Indonesia di tengah pandemi utamanya karena sudah menyelesaikan masa studi (sebanyak 45,22%).
Hal ini cukup menarik karena biasanya pelajar migran memanfaatkan sisa masa berlaku visa mereka setelah selesai studi -- entah untuk mencari pekerjaan dengan memanfaatkan izin tinggal mereka, jalan-jalan, atau keperluan lain.
Namun, situasi COVID-19 di negara setempat yang tidak menentu, serta dampaknya terhadap mobilitas mereka membuat para mahasiswa migran lebih memilih untuk segera pulang ke Indonesia setelah lulus.Di tengah berbagai hambatan tersebut, mahasiswa Indonesia di luar negeri sebenarnya akan menunda kepulangannya pada masa pandemi jika memiliki faktor pendukung yang kuat di negara tempat tinggalnya.
Bantuan makanan dari pemerintah setempat maupun Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) dapat membantu mereka hidup sehari-hari di tengah lockdown dan pembatasan sosial. Mahasiswa migran dari kelompok ekonomi yang tinggi juga dengan mudah memenuhi kebutuhan mereka di luar negeri.
Sebaliknya, jika para mahasiswa tersebut tidak cukup memiliki kapasitas untuk hidup di tengah pandemi -- atau hanya mengandalkan uang beasiswa saja -- pulang ke negara asal biasanya adalah pilihan yang tersisa.
Pemerintah wajib memastikan mereka sampai daerah asalnya dengan aman dan terhindar risiko tertular atau menularkan virus dalam perjalanan.
Hasil sementara dari survei lain yang sedang kami kerjakan, misalnya, menunjukkan bahwa tujuan sebagian besar pelajar Indonesia di luar negeri saat kembali adalah Pulau Jawa, terutama Jawa Barat (27,4%), DKI Jakarta (22,2%), Jawa Timur (11,3%) dan beberapa provinsi lain dengan tingkat kasus COVID-19 yang sudah tinggi.
Oleh karena itu, prosedur masuk ke Indonesia yang ditentukan bagi para migran -- yakni menjalani karantina selama 5-14 hari dan mendapat hasil negatif COVID-19 saat tes di akhir masa karantina -- perlu dilaksanakan dengan ketat.
