Polemik Pemindahan Ibu Kota Negara: Peluang dan Ancaman Ekonomi Menurut Dr. Moh Ikhram

Menyusul jejak beberapa negara besar lainnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merealisasikan cita-cita lama Bung Karno untuk memindahkan Ibu Kota Negara yang semula menentukan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai IKN. Ide pemindahan tersebut tercetus pada tanggal 17 Juli 1957. Presiden Pertama Republik Indonesia itu memilih Palangkaraya karena letaknya yang berada di tengah-tengah kepulauan Nusantara, dan juga wilayahnya yang luas.   

Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi ingin mengembalikan Indonesia ke tempat semula di mana Indonesia dijuluki sebagai Macan Asia yang juga dikatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara 5 ekonomi terbesar pada tahun 2045, atau yang digadang sebagai Indonesia emas. Upaya Presiden Jokowi untuk mewujudkan cita-citanya itu tak lain dengan membangun dari Sabang sampai merauke secara merata. Yang kemudian terpilihlah IKN sebagai langkah awal pemerataan tersebut. 

Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia memiliki masalah yang cukup serius, seperti polusi, banjir, hingga kemacetan lalu lintas yang tak berujung dan tak kunjung terobati dengan benar. Adapun, kepadatan penduduk Jakarta mencapai 16.125 jiwa per km pada tahun 2023. Sementara itu, saat ditetapkan wilayah untuk pemindahan Ibukota yang baru, IKN terpilih karena dikatakan bahwa tingkat kepadatan penduduk relatif rendah, yaitu 700-800 jiwa per km. Kemudian potensi konflik sosial yang juga rendah (BAPPENAS, 2019).

1. Peluang Desentralisasi Pemerintahan.
Desentralisasi Pemerintahan membuka satu jalur lebih lebar bagi daerah luar pulau Jawa untuk berkembang lebih pesat, demi mengurangi ketimpangan antara Barat dan Timur Indonesia. 

2. Peluang Pengembangan Ekonomi Regional.
Pemindahan besar-besaran ini diharapkan memberi dampak yang sama besarnya juga terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan kesejahteraan masyarakat lokal.

3. Peluang Konektivitas dan Peningkatan Investasi Asing.
Satu pulau dengan dua negara lainnya, Malaysia dan Brunei Darussalam, melahirkan berbagai kemungkinan dari segi positif maupun negatif. Letak Geografis yang saling berdekatan merangsang daya tarik investor asing karena kemudahan dalam mengoperasikan bisnis. 

Menurut Dr. Moh Ikhram sebagai Dosen Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Malaysia Sabah, pemindahan Ibukota dari Jakarta menuju Indonesia merupakan penggabungan antara kecerdasan teknologi dan keberagaman alam di Kalimantan. Sementara itu, IKN sendiri digarap dengan landasan konsep 'smart city', di mana smart city meliputi integrasi penggunaan teknologi modern yang efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, Dr. Moh Ikhram juga menyebutkan bahwa potensi terhadap Sabah adalah kemungkinan kegiatan kriminalitas bisa saja terjadi seperti penyelundupan, human trafficking, dan risiko hal-hal ilegal lainnya di perbatasan yang lemah penjagaan.