Kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% bukanlah sekadar penyesuaian angka, melainkan sebuah pernyataan politik yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, terutama generasi muda. Kebijakan ini, yang seolah-olah menjadi solusi ajaib untuk mengatasi defisit anggaran, justru mengungkap ketidakmampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan.
Jebakan Neoliberalisme: Membayar Utang dengan Kantong Rakyat
Kenaikan PPN adalah cerminan dari penerapan kebijakan neoliberalisme yang kian menggurita di Indonesia. Negara seolah-olah menjadi perusahaan raksasa yang mengejar keuntungan maksimal dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Alih-alih mencari sumber pendapatan baru yang lebih progresif, pemerintah memilih jalan pintas dengan menaikkan pajak konsumsi yang membebani masyarakat luas. Ini adalah bentuk pergeseran beban utang negara dari kelompok yang mampu ke kelompok yang rentan.
Pendidikan: Mimpi yang Tergadaikan
Kenaikan PPN tidak hanya berdampak pada harga barang dan jasa sehari-hari, tetapi juga memukul sektor pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas utama. Biaya pendidikan yang semakin mahal membuat akses pendidikan tinggi menjadi semakin terbatas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ini adalah bentuk diskriminasi sosial yang nyata, di mana peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik hanya terbuka bagi segelintir orang yang memiliki privilese ekonomi.
Infrastruktur vs Kesejahteraan: Mana yang Lebih Penting?
Pemerintah seringkali membenarkan kenaikan PPN dengan alasan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Namun, pembangunan infrastruktur tidak akan berarti apa-apa jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan jalan tol yang megah tidak akan berguna jika mayoritas masyarakat masih kesulitan-kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Alternatif Solusi yang Lebih Adil
-Pajak Progresif: Pemerintah perlu serius dalam menerapkan sistem pajak progresif, di mana kelompok dengan pendapatan tinggi dikenakan pajak yang lebih tinggi. Hal ini akan membuat sistem perpajakan yang lebih adil dan merata.
-Pajak Pertambahan Nilai Tertarget: Alih-alih menaikkan PPN secara umum, pemerintah dapat menerapkan PPN yang lebih tinggi pada barang-barang mewah dan tidak esensial, sementara memberikan pembebasan atau pengurangan PPN untuk barang-barang kebutuhan pokok.
-Pengawasan Pajak yang Lebih Ketat: Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak, terutama perusahaan-perusahaan besar yang sering melakukan praktik penghindaran pajak.
