"Puasa Cuti": Usaha Membantu Pemerintah Tekan Penyebaran Covid

Dalam berpuasa, baik secara keagamaan pun profan, kita mencoba mengurangi, berdistansi terhadap, bahkan meniadakan hal-hal yang enak dan nikmat. Tujuannya pun beraneka ragam; ada yang berpuasa demi pencapaian kematangan spiritual, kesehatan, jaga fisik (body), dan lain-lain. Pencapaian dari maksud berpuasa dan tujuannya bergantung pada bagaimana proses itu dinikmati, dihayati, dan dipahami dalam pengorbanan (individual atau komunal) sebagai sesuatu yang menggembirakan dan bermakna.

Yah, MAKNA. Agar kita merasa enjoy terhadap suatu hal, penting melihat pertama sekali apa makna terdalam darinya. Cara pandang seperti ini dapat kita terapkan pada apa yang sedang hangat belakangan ini yakni cuti liburan. Pemerintah telah memutuskan bahwa cuti bersama, dari tujuh hari menjadi dua hari. 

Ada yang terima dengan sikap positif. Ada yang terima dengan sikap pasrah saja. Ada pula yang tidak senang dan menolak putusan yang tertuang dalam SKB 3 Menteri. Tanggapan dan respon tiap orang pasti berbeda, tergantung pada bagaimana setiap orang memaknai kebijakan itu dari titik awal hingga tujuan utamanya.

Mereka yang terima putusan ini secara positif dan matang akan mengerti bahwa ada tujuan yang jauh lebih tinggi maknanya yang hendak disasar baik pemerintah maupun seluruh masyarakat. Mereka akan enjoyable menjalani cuti meski hanya sebentar saja. Namun, mereka yang menolak pasti tidak nyaman menjalani libur cutinya. Yah, setiap pihak punya argumen masing-masing, tapi bagaimana pun putusan sudah disahkan, tinggal melaksanakan.

"Puasa Cuti" demi Bonum Commune

Kalau boleh dikatakan, kita seakan sedang menjalani "puasa cuti". Puasa ini bukan dalam konteks "meniadakan", namun "mengurangi". Semangat atau spirit dasar dari puasa ini adalah kebaikan bersama (bonum commune). Maksudnya?

Pertama, pemerintah punya data terkait lonjakan Covid 19 yang terjadi akibat liburan. Banyak pihak yang tidak sabar dan betah menjalani liburannya di rumah bersama keluarga. Liburan jauh lebih asyik jika dihabiskan di tempah lain. Terjadilah arus pergerakan (massa). Padahal, di tempat yang dituju pun banyak pula orang. Akhirnya, terciptalah kerumunan. Sulit dibayangkan di tengah kerumunan tidak terjadi kontak fisik, komunikasi, dan jaga jarak. Setiap orang tidak bisa memastikan siapa yang sehat dan terinfeksi Covid 19.

Kedua, kasus lonjakan Covid 19 masih belum berhasil ditekan. Pemerintah sudah buat berbagai cara, namun masih belum menang. Anjuran untuk displin menaati prokes belum bisa menjadi solusi yang berbuah baik. Padahal, pemerintah sudah coba buat sanksi atas pelanggaran terhadap prokes. Razia terhadap kerumunan dan keramaian masih belum berhasil. Masih banyak kerumunan terbentuk, padahal situasi masih sangat mengancam.

Ketiga, adanya asumsi bahwa vaksin sudah menjamin segala-galanya. Maka, vaksin dijadikan penangkal ampuh penularan Covid. Untuk itu, muncul anggapan bahwa yang sudah kena vaksin aman dan bebas dari Covid dan sudah boleh untuk bepergian kesana-kemari. Padahal, baru-baru ini di Jombang, ada 10 nakes yang terinfeksi Covid walau sudah divaksin. Vaksin hanya mengurangi kemungkinan terburuk jika terpapar Covid 19. 

Maka, sudah terang bahwa usaha memangkas libur cuti punya alasan yang kuat dan sungguh masuk akal: menekan lonjakan kasus penularan Covid-19 di tanah air Indonesia. Salah satunya lewat pemangkasan cuti bersama. Bukan hanya demi pemerintah, tetapi demi seluruh masyarakat Indonesia sendiri.

Bersama Pemerintah Kita Tekan Penyebaran Covid