Beberapa minggu terakhir, perhatian kita banyak tertuju dengan beberapa perusahaan berpelat merah. Salah satunya, Pertamina. Pasalnya, pemerintah telah menetapkan Basuki Tjahaya Purnama (BTP) menduduki posisi strategis di perusahaan tersebut, yakni menjabat sebagai Komisaris Utama. Ternyata proses ini mengundang berbagai reaksi publik. Walau banyak yang setuju, tetapi tidak sedikit pula yang belum bisa menerima kehadiran BTP.
Dalam tulisan ini, sesungguhnya kita tidak sedang membahas tentang reaksi di balik pengangkatan BTP menjadi Komisaris Utama di Pertamina. Tetapi kita sedang membahas, pentingnya orang-orang yang berani, tegas dan jujur untuk "menakhodai" perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut.
Belum lagi berita beberapa hari ini yang melibatkan bos Garuda Indonesia, "Temuan yang dilakukan Bea Cukai RI terhadap komponen motor Harley Davidson dalam pesawat Garuda Indonesia tipe Airbus A330-900 seri Neo yang datang dari pabrik Airbus di Perancis ternyata berbuntut panjang (Kompasiana.com)."
Singkatnya, mengapa kita membutuhkan orang-orang yang berani, tegas dan jujur di BUMN?
Alasannya jelas, mengingat bahwa peran, fungsi dan kontribusi BUMN sangat signifikan terhadap dukungan keuangan negara (APBN). Tetapi satu hal yang paradoks ketika melihat data yang publikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di website resminya (www.kpk.go.id). Berdasarkan rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) dengan kategori instansi di website tersebut, ternyata ada 73 TPK di tubuh BUMN/BUMD sejak 2004-2019.
Atau kalau mau tahu secara detail, siapa direksi dan di perusahaan BUMN mana saja yang telah merugikan negara dan menyengsarakan rakyat karena praktik korupsi, tentu dengan mudah kita dapat melacaknya melalui portal berita yang berseliuran di internet.
Ini adalah keprihatinan bagi kita. Penyakit korupsi telah mengakar kuat di negeri ini. Untuk itu, sudah saatnya bersinergi memberantas korupsi di negeri ini, termasuk di tubuh BUMN. Kita berharap di bawah kepemimpinan Menteri BUMN yang baru, Erick Tohir, dapat memberi harapan baru bagi kita dalam pemberantasan korupsi. Sehingga pada masa yang akan datang, kita tidak lagi mendengar ada direksi BUMN yang tersandung dengan kasus korupsi.
Kalau merujuk pada berita dari sebuah portal terpercaya (bisnis.com) menyampaikan bahwa empat tahun terakhir, laba bersih perusahaan pelat merah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Silahkan bandingkan dengan pendapatan dari 2015 hingga 2018. Pada 2015 laba bersih mencapai Rp 150 triliun, 2016 mencapai Rp 176 triliun, 2017 mencapai Rp 186 triliun, sedangkan 2018 sudah mencapai Rp 188 triliun. Bahkan Menteri BUMN terdahulu, Rini Suwandi telah sempat menargetkan bahwa laba bersih tahun ini (2019) akan mencapai Rp.200 triliun. Atau barangkali dengan gerakan anti korupsi, angka-angka tersebut mungkin akan jauh lebih signifikan.
Melihat angka-angka yang fantastis seperti itu, wajar saja kalau ada oknum yang tergiur untuk menikmatinya dan memanfaatkan berbagai kesempatan demi kepentingan pribadi, walaupun nama baik, prinsip dan hati nurani mereka pertaruhkan.
Nah, jika mengamati gebrakan Erick Tohir di awal kepemimpinannya, beberapa pernyataan beliau patut dianggap sebagai sinyal keseriusnnya untuk memerangi korupsi. Penulis sendiri sangat mengapresiasi berbagai pernyataan yang beliau lontarkan dalam hubungannya dengan upaya bersih-bersih di 155 perusahaan pelat merah tersebut. "Untuk mengelola asset sebesar Rp8.200 triliun itu, saya perlu teamwork yang kompak, yang diisi dengan orang-orang yang bukan hanya cerdas, tetapi juga ahlak yang baik." Tentu dengan alasan itulah Erick Tohir menggandeng BTP dan Chandra Hamzah sebagai Komisaris Utama di Bank Tabungan Negara (BTN). Mungkin, berikutnya akan segera menyusul orang-orang yang berintegritas lainnya.
Sekarang pertanyaannya untuk kita sebagai anak bangsa, peran apa yang dapat kita ambil untuk mendukung pemberantasan korupsi di tubuh BUMN tersebut? Apalagi kehadiran BUMN, masyarakat juga yang akan menikmatinya baik secara langsung atau tidak. Sebab hal itu adalah  amanah dari UUD Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 33.
