Hajat pemilihan kepala daerah wilayah DKI Jakarta memang memiliki magnet yang kuat. Telah memaksa hampir seluruh masyarakat Indonesia untuk melihat, mendengar, membahas dan menganalisanya.
Pada tanggal 15 Februari 2017, Indonesia menyelenggarakan pilkada serentak di 101 daerah (provinsi, kabupaten dan kota) dari Sabang sampai Merauke. Pilkada DKI lah yang menjadi sorotan dan perdebatan hangat.
Menarik memang, euphoria pilkada DKI Jakarta untuk diikuti. Semua itu tak lepas dari menariknya pasangan calon gubernur Ahok dan Anies yang selalu menuai polemik pro dan kontra.
Kita akui bersama, paslon gubernur DKI sangat disoroti masalah SARA. Keduanya disebut-sebut non pribumi. Ahok dikecam karena keturunan Cina. Sementara Anies juga permasalahkan karena keturunan Arab. Intinya, kedua paslon sama-sama memiliki silsilah turunan dari bangsa lain. Â
Di Kuala Lumpur, Sabtu (8/4) sore kemarin, dengan santai isu pilkada DKI dibahas dalam acara milad setahun Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).
Acara dikemas dalam bentuk Coffe break, panitia menghadirkan empat tokoh masyarakat Indonesia di Malaysia dari unsur Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Ekonom IDB, dan Akademisi yang berbicara dalam bidang masing-masing dikaitkan dengan demokrasi dan politik serta isu terkini di tanah air hingga pengaruh pilkada DKI terhadap hubungan Indonesia-Malaysia.
Saya yakin di semua tempat di dalam negeri dan luar negeri, mendiskusikan pilkada DKI, baik secara formal maupun tidak formal. Memprediksikan siapa yang menang dan siapa yang kalah.
Namun bagi masyarakat umum, ada yang lebih penting dari sekadar menang-kalah. Masyarakat tidak boleh terpecahkan. Harus senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dengan mengakui dan menghormati perbedaan yang ada.
Untuk Indonesia yang lebih baik dan untuk rakyat Indonesia yang spesial dan unik karena berusaha rukun dengan Bhinneka Tunggal Ika.***
