Mohon tunggu...
T.H. Salengke
T.H. Salengke Mohon Tunggu... Petani - Pecinta aksara

Ora et Labora

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Dilema Larangan Mudik bagi WNI/TKI

29 April 2020   13:38 Diperbarui: 30 April 2020   02:11 207
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Proyek pembangunan MRT Fase-4 yang berhenti sejak lockdown. (Dok. Pribadi).

Pekan lalu, pemerintah Indonesia resmi melarang mudik semua warganya untuk Ramadan 2020. Aturan tersebut tentu berlaku umum, termasuk pekerja migran Indonesia di luar negeri. 

Demi kemaslahatan bersama, kebijakan larangan mudik untuk seluruh warga sangat tepat di masa mewabahnya pandemi ini. Potensi mudik terbesar WNI di luar negeri dari Malaysia dan Singapura, sementara kita ketahui dua negara itu cukup parah terinfeksinya Covid-19 di Asia Tenggara.

Indonesia tentu akan khawatir apabila warganya yang kini bekerja di Malaysia dan Singapura beramai-ramai mudik ke tanah air. Tak menutup kemungkinan ada di antara mereka yang menjadi "carrier" virus karena tidak terdeteksi sebelumnya. Toh, kalau keukeh mudik akan berakibat buruk bagi keluarga terdekat di kampung.

Pada kesempatan yang sama, Malaysia dan Singapura pasti lebih khawatir dan mengantisipasi saat arus balik pasca lebaran nanti karena Indonesia juga cukup parah terinfeksi Covid-19. Bisa-bisa saja Malaysia dan Singapura spontan memberlakukan aturan baru melarang pekerja migran kembali sampai situasi di Indonesia benar-benar normal.

***

Memberikan lampu hijau kepada WNI/TKI di luar negeri untuk mudik lebaran bisa menuai protes dari warga di dalam negeri karena mereka yang merantau antar daerah juga menginginkan hal yang sama. Namun membiarkan pekerja migran selama dua bulan di negeri orang tanpa kerja yang jelas juga akan menimbulkan masalah baru.

Akibat dari dua kepentingan yang saling tarik ulur tersebut bisa menimbulkan resistensi. Urusan perut bukan hal yang bisa dikompromi begitu saja. Mereka memiliki tanggung jawab di kampung halaman, tak ada cara lain kecuali harus bekerja kalau mereka diminta harus mematuhi larangan mudik Ramadan dan Idul Fitri.

***

Sebenarnya masyarakat tak akan menyangkal kebijakan larangan mudik karena memang itu yang terbaik untuk kondisi saat ini, namun kebijakan tersebut tidak bisa berdiri sendiri, perlu upaya menyantuni mereka yang "stranded" di negeri orang.

Situasi di atas juga harus juga dipikirkan oleh pemerintah dan juga wakil rakyat di Senayan. Ribuan buruh migran di Malaysia membutuhkan perhatian, khususnya yang bekerja di sektor konstruksi dan manufaktur yang sama sekali tidak bisa bekerja.

Sekarang mungkin saja mereka tidak berpikir bagaimana bisa mudik, tetapi justeru berpikir keras bisa keluar bekerja dan mendapat upah untuk membeli bahan makanan dan dapat mengirimkan uang belanja buat keluarga di kampung selama puasa Ramadan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun