Kampanye Hitam Warnai Politik Malaysia

Kampanye hitam atau kerennya Black Campaign tak lepas dari situasi politik menjelang Pemilu ke-14 Malaysia. Hajat besar yang akan digelar pada 9 Mei mendatang merupakan pertarungan hidup mati bagi kubu petahana dalam koalisi "Barisan Nasional." 

Berbagai kalangan memprediksikan bahwa Pemilu ke-14 ini akan berlangsung seru, di mana Barisan Nasional akan berjuang habis-habisan bagi mempertahankan keberlangsungan dominasi politik koalisi partai yang didominasi oleh UMNO (Organisasi Nasional Melayu Bersatu) yang selama ini berkuasa di Malaysia. 

Pada beberapa kali pemilu sebelumnya, koalisi Barisan Nasional berhasil menjegal Anwar Ibrahim, mantan Deputi Perdana Menteri era Mahathir Mohammad yang sejak berseteru dengan pendahulunya, Anwar mendirikan Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang sekaligus memimpin koalisi oposisi.

Posisi UMNO dan partai-partai lain dalam Barisan Nasional cukup aman karena Anwar Ibrahim berhasil dijebloskan dalam penjara atas beberapa tuduhan penyalahgunaan kuasa sewaktu menjabat sebagai menteri keuangan dan wakil perdana menteri era Mahathir Mohammad. Kini Anwar tetap dalam tahanan dan yang bergerak adalah istrinya Dr. Wan Azizah Ismail serta putrinya Nurul Izzah Anwar.

***

Pada Pemilu ke-14 Tahun 2018 ini, UMNO dan partai-partai dalam Barisan Nasional tak dapat tidur nyeyak. Masalahnya, Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohammad yang dulu memimpin UMNO dan Barisan Nasional kini malah banting setir, memimpin oposisi karena lawan seterunya Anwar Ibrahim tetap dalam tahanan. Mahathir berbalik arah meninggalkan UMNO dan berdiri dengan oposisi hanya gara-gara tidak puas dengan kinerja penggantinya Najib Razak sebagai perdana menteri dan presiden UMNO yang dituduhnya sangat korup.

Oposisi Malaysia terdiri dari politikus hebat yang rata-rata dulunya pernah berada dalam UMNO. Sebut saja Mahathir Mohammad, Dr. Anwar Ibrahim, Dr. Wan Azizah Ismail dan Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan politikus UMNO yang sangat berpengaruh. Para mantan petinggi negara Malaysia itu benar-benar lantang ingin menggulingkan pemerintah berkuasa pimpinan PM Najib Razak.

Perseteruan kubu petahana dan kubu oposisi berlangsung sengit, bahkan sudah masuk ke situasi black campaign dengan memaparkan berbagai kasus yang membelit PM Najib sendiri maupun kasus yang membelit pemerintah Barisan Nasional. Mewaspadai hal ini, Pemerintah Malaysia buru-buru meratifikasi Undang-undang Antiberita Palsu.

Kasus terbesar adalah korupsi 1MDB, skandal korupsi pemerintah dan bobroknya amalan demokrasi, termasuk 90 persen menguasai stasiun televisi Malaysia dan digunakan untuk kepentingan pencitraan kubu Barisan Nasional. 

Sementara itu, kubu Barisan Nasional meniupkan isu kegagalan oposisi dalam menyelesaikan krisis penyediaan air bersih di Selangor, isu korupsi dan yang pasti Barisan Nasional mengklaim bahwa kemegahan infrastruktur Malaysia dan kesejahteraan rakyatnya merupakan hasil kerja nyata pemerintah berkuasa yang sangat peduli kepada kemaslahatan rakyat.

Isu-isu tersebut tentu sedikit banyak bisa mempengaruhi pemikiran calon pemilih untuk menentukan suaranya di hari H Pemilu.