Demokrasi Digital: Sebuah Era Baru Kebebasan Sipil

Politik lahir sebagai ekspresi kebebasan yang digaungkan oleh masyarakat dari berbagai masa. Dimulai dengan runtuhnya otorita Gereja Katholik Roma atas kedaulatan berbagai negara bangsa, dimulainya demonarkisasi lewat Revolusi perancis, dan dikokohkannya pilar pemerintahan demokrasi yang dinaungi oleh lembaga pemerintahan dunia, sebagaimana keyakinan sebagian besar orang di abad ini tentang peran PBB dalam dunia modern.

Fase demokrasi adalah sebuah era dalam rangkaian peradaban dan sejarah umat manusia, yang untuk mencapainya perlu melewati perang-perang yang berkepanjangan dan berbagai perubahan status politik dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Lewat membaca peta dalam 100 tahun terakhir saja secara jelas kita akan dapat melihat ada ragam perubahan batas wilayah di berbagai negara dunia.

Sebagai contoh meleburnya negara Prusia ke wilayah Jerman, terbaginya Korea menjadi dua wilayah (Utara dan Selatan), mengerucutnya ukuran negara Turki pasca Perang Dunia Pertama, Mengerucutnya Jerman pasca Perang Dunia kedua,  bergesernya batas wilayah Finlandia atas Russia dan Perubahan status kepemilikan Kutub Utara dari ke Amerika Serikat, dan akan lebih banyak lagi rangkaian perubahan ststus kedaulan antar negara-bangsa lewat sejarah berbagai peperanagn ini.

Lewat perubahan status yang terjadi dalam kedaulatan sebuah negara ataupun wilayah teritori, sebuah instrument yang tak luput dalam angan untuk mewujudkan kebahagiaan bersama adalah kesejahteraan bagi orang di seluruh dunia. Model negara demokrasi yang berlandaskan pada kebijakan public berdasarkan suara masyarakat adalah salah satu cita-cta yang diharapkan mampu mengakomodasi masyarakat menuju cita-cita kesejahteraan. Kebebasan sipil adalah salah satu prasyarat untuk terciptanya kesejahteraan ini.

Secara umum daya yang dapat dihasilkan dlaam politik adalah sebuah ekspresi dari kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan dari berbagai instrument yang dilahirkan oleh kekuasaan, demokrasi telah berhasil menentang hierarki dalam pemerintahan dan penerapan dari kebijakan public walaupun di sisi lain berbagai endemic juga ikut lahir di permukaan, sebagaimana praktik kotor kekuasaan dalam melanggengkan pemerintahan yang dapat melegalkan cara-cara kotor nan manipulatif.

Dalam penerapannya, demokrasi telah melahirkan banyak gagasan sipil yang dapat dikontekstualisasikan dalam ragam rangkaian kebijakan yang tidak menegasikan kebebasan sipil dari masyarakatnya. Ide yang berkembang di tengah masyarakat diinviltrasi sebagai sebuah gagasan yang layak diterapkan saat sebuah ide terdemokratisasi dengan semestinya.

Distribusi kekuasaan lewat genggaman tangan dari masyarakat di berbagai negara telah melahirkan sebuah control baru bagi kekuasaan, yaitu senjata yang mungkin saja mendegradasi peran sentral dari lembaga kekuasaan seperti eksekutif, legislative maupun yudkatif.

Demokrasi modern sudah selayaknya seperti kultur populer, yang ditransmisikan lewat pemancar radio dalam acara bincang-bincang, ditayangkan dalam acara talkshow di televise dan dipampang lewat berbagai publikasi postingan di Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan berbagai platform lainnya lengkap dengan jargon, citra dan berbagai selogan beraroma kultus di platform yang dapat banyak orang akses dimanapun.

Wujud politik yang sudah semakin terdemokratisasi lewat ragam tayangan yang dapat kita konsumsi setiap hari membawa angina segar perubahan dan angan untuk harapan dari dunia yang lebih indah, dan kehidupan yang lebih sejahtera tentunya. Ragam kepentingan di dunia politik yang dpaat melibatkan berbagai kecurangan dan praktik koruptif semakin terhimpit oleh kemampuan public yang semakin terdidik untuk mengakses berbagai informasi penting di sekitar pemerintahan.

Dari proyek Gorden rumah anggota DRP yang seharga 48,7 Milliar rupiah (2022), proyek pembangunan gedung baru DPR senilai 601 Milliar, proyek perpustakaan DPR senilai 570 Milliar rupiah (2016), dan kalau disebutkan lebih lanjut secara terperinci masih ada banyak lagi kasus yang menjadi sorot perhatian di tengah khalayak yang mendorong pembatalan alokasi dana yang terlanjur viral tersebut.

Media sosial secara sederhana dapat dianalogikan sebagai pisau berbilah ganda, yang dalam politik di negara kita ataupun negara lainnya dapat dijadikan alat untuk memulas citra dan meningkatkan elektabilitas, tapi di sisi lainnya dapat mempermalukan dan menghilangkan citra yang telah dibangun terlebih dulu.