[caption id="attachment_368091" align="aligncenter" width="300" caption="Kesabaran kita terus diuji (sumber gambar : gambar.co)"][/caption]
Ada begitu banyak analisa yang diberikan oleh anak bangsa ini tentang kemelut yang terjadi antara KPK vs Polri. Sebulan lamanya, kita dijejali pemberitaan tentang kasus KPK vs Polri, seakan tidak ada lagi masalah kita yang lain selain permasalahan KPK vs Polri. Bahkan tak jarang dari kita menganggap bahwa jika tidak cepat diselesaikan maka akan terjadi kegaduhan besar di negara ini, akan terjadi kehancuran besar terhadap bangsa ini.
Memang era reformasi ini, membebaskan kita untuk berbicara, terlalu bebas kita ber-opini, hingga tak jarang apa yang kita ketahui, apa yang kita katakan masih jauh dari kenyataan, tetapi kita sudah merasa itulah (opini) kitalah yang paling benar. Soal kasus BG dan BW misalnya, kita sering menuduh Jokowi belum mengambil keputusan, padahal Jokowi sudah mengambil keputusan.
Keputusan adalah menunda melantik BG sampai waktu yang menurut Presiden, ada waktu terbaik untuk menentukan apakah BG tetap dilantik atau tidak, Presiden Jokowi telah menunjuk PLT Polri Komjen Badrodin Haiti sebagai orang yang menjalankan fungsi dan tugas Kapolri.
Permasalahannya adalah kita menganggap bahwa itu bukan keputusan seorang Presiden. Kita menganggap Presiden memutuskan kalau sudah melantik atau tidak melantik BG. Ini kita yang harus hati-hati dalam bersikap. Kita jangan terlalu emosional dalam menyikapi permasalahan ini. Presiden Jokowi tentu memikirkan segala kemungkinan mengapa bersikap seperti itu.
Ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita yang dapat saya ambil hikmahnya:
Pertama, Kasus BG yang kita hubungkan juga ada kaitannya dengan kasus BW. Langsung atau tidak langsung, telah membawa kita kepada mentalitas yang rapuh. Mengapa? Terlalu besar kegaduhan yang kita rasakan dari kasus yang dihadapi BG. Kita dibawa ke titik di mana kitalah yang paling benar dalam melihat permasalahan yang ada. Coba kita perhatikan, ada begitu banyak tokoh masyarakat yang mengatakan BG harus dibatalkan dilantik dan menyuruh mundur sebab BG sudah tersangka, tetapi di sisi lain ketika BW mengundurkan diri sebagai ketua KPK lalu ditolak oleh komisioner yang lain dan di waktu yang sama BW adalah seorang tersangka (terlepas benar atau tidak kasusnya direkayasa atau tidak), kita cenderung diam dan seakan mendukung BW tidak perlu mundur. Di sinilah letak mentalitas kita yang sudah tidak benar. Sebab kita sudah pada kesimpulan bahwa BG pasti salah, BW direkayasa.
Kita tidak memberikan ruang yang cukup pada proses hukum yang ada untuk berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Bahkan para pakar hukumlah yang memprovokasi kita kepada kesimpulan di atas bahwa BG pasti salah, BW direkayasa, padahal kita sama-sama belum melihat persidangan di antara keduanya, apalagi bukti-bukti yang dimiliki.
Dalam proses inilah menurut saya, seorang Presiden Jokowi melihat, ada yang salah dalam mentalitas anak bangsa ini, hingga kita melihat seperti diulur-ulur, Jokowi bagi kita seperti peragu dan tidak berani. Padahal kita tahu, program Jokowi yang paling mendasar adalah revolusi mental. Jokowi ingin memulihkan mentalitas kita yang tidak lagi patuh pada proses hukum. Hukum yang kita miliki selama ini berpatokan pada hukum yang memenangkan pada logika publik, meskipun logika publik belum tentu benar. Misal ketika kasus cicak vs buaya, Bibit - Candra, akibat desakan publik, Presiden SBY mengambil satu keputusan yang intinya menghentikan kasus itu. Akibat keputusan yang diambil SBY waktu itu, maka terjadilah kasus serupa saat ini dengan harapan desakan publik agar Presiden Jokowi ikut campur.
Menurut hemat saya, apa yang dilakukan Jokowi saat ini sudah benar. Coba Anda lihat, statement-statement dari pihak KPK, Presiden harus turun tangan, Presiden harus mengeluarkan Perppu, Jika Presiden tidak menyelamatkan KPK maka kami akan mengembalikan mandat itu kepada Presiden, dan lain sebagainya. Semua pernyataan itu kan bentuk tekanan dan ancaman agar Presiden mengambil keputusan yang memihak kepada mereka. Inilah mentalitas yang harus diubah. Presiden Jokowi sadar betul, KPK sendiri bukanlah tanpa kelemahan. Polri juga banyak masalah. Tetapi Jokowi juga bukan diam tanpa berpikir solusi yang tepat. Dia berpikir keras untuk mengubah mentalitas anak bangsa ini.
Kedua, Polemik KPK vs Polri ini bukanlah masalah tentang hukum menurut saya, ini tentang perilaku penegak hukum. Perilaku di mana hukum itu sendiri dimainkan seenak udelnya para penegak hukum. Komisioner KPK dengan kekuasaan yang dimilikinya tidak menghormati seorang Presiden (Jokowi baru mengajukan BG jadi cakapolri). Sekali lagi saya pendukung KPK, tetapi komisioner KPK harus bijaksana dalam mentersangkakan seseorang apalagi seorang Cakapolri, tentang timing, apalagi ini hanya kasus gratifikasi (kapan saja dapat diusut kalau mau). Tetapi karena perilaku komisioner KPK yang hanya ingin menunjukkan kekuasaannya maka mereka tanpa berhitung banyak aspek, langsung saja memberikan label koruptor pada BG. Saya setuju BG tidak Kapolri kalau dia tersangka, jangan disalahartikan.