Kebetulan saya tinggal, hanya berjarak beberapa kilometer dari tempat pembuangan sampah terpadu Bantargebang, Bekasi. Maka jangan ditanya seperti apa rasa nya merasakan bau menyengat yang dihasilkan oleh tumpukan sampah, yang konon setiap harinya di kirim DKI kurang lebih 6500 ton per hari. Bisa anda bayangkan kan 6.500.000 kg per hari di kirim Ahok sampah DKI dan Bau-bau orang orang DKI.
Sampai sejauh ini, jika tak banyak protes dari warga terhadap kawasan penampungan sampah itu, maka ada 2 hal yang harus diacungi jempol. Pertama, adalah apresiasi terhadap warga sekitar yang merasakan bau menyengat setiap hari tanpa mendapatkan konvensasi yang sesuai, tetapi dengan rela menerima keberadaan TPST Bantargebang, Kedua, adalah apresiasi bagi pengelola TPST Bantargebang, siapapun dia, artinya dari segi pendekatan sosial politik dia berhasil mengadakan komunikasi dengan masyarakat, aparat, LSM dan Pemda setempat, sehingga jarang terjadi polemik beberapa tahun belakangan ini. Sebab, saya masih ingat persis di awal tahun 2000 an, saat itu masih Gus Dur Presiden, masalah sampah DKi sangat ramai sekali dibicarakan. Bahwa kemudian Ahok mengatakan pengelola TPST Bantargebang wanprestasi, kita bicarakan di akhir artikel ini.
Seminggu terakhir, Ahok, seperti biasa mencium bau tidak sedap dalam soal kerjasama antara DKI dengan Pengelola TPST Bantargebang dalam hal ini PT Godang Tua Jaya (GTJ) bersama PT Navigate Organic Energy Indonesia (NOEI), dimana Ahok mengatakan ada wanprestasi dari kedua pengelola TPST tersebut, dalam soal pengadaan teknologi pemusnah sampah yang dijanjikan oleh kedua perusahaan tersebut.
Di media sudah selama seminggu dibicarakan masalah tersebut, bahkan puncaknya Truk Truk sampah DKI tidak diperbolehkan warga Cileungsi melewati daerah mereka menuju TPST Bantargebang dan sudah 3 hari belakangan ini, terjadi. Jika ini terus dibiarkan bukan tidak mungkin menjadi bumerang bagi Ahok. Sebab menangani permasalah sampah ini, berbeda dengan bidang lain. Perlu pendekatan yang luarbiasa. Untuk itu, Ahok penulis harapkan dan sarankan agar lebih bijaksana dan lebih berhati-hati menyikapi dan bertindak mengenai masalah sampah ini.
Mengapa Ahok harus lebih bijaksana dan lebih berhati hati dalam menangani permasalahan sampah ini, antara lain disebabkan ;
Pertama, Sampah adalah masalah. Ahok harus memahami ini terlebih dahulu. Jika tidak, maka Ahok akan egois dalam bersikap. Sampah berbeda dengan temuan proyek-proyek yang bermasalah dalam anggaran DKI, berbeda dengan jual beli rumah susun, berbeda dengan birokrasi DKI yang lamban, dan lain sebagainya. Jika Ahok hanya menerapkan satu pendekatan dalam soal-soal diatas, yaitu, hajar, pecat dan sebagainya. Maka, menyelesaikan persoalan sampah, tidak dapat seperti itu, sebab sampah DKI ini berhubungan dengan sosial dan politik. Untuk itu pendekatan Ahok, tidak dapat lagi hanya pendekatan uang semata, dia harus memperhitungkan dampak sosial dan dampak politiknya.
Mengapa perlu memikirkan dampak sosial? Seperti saya utarakan diatas, TPST Bantargebang berada di luar wilayah DKI, yaitu Jawa Barat, tepatnya di kotamadya bekasi. Sampah adalah masalah. Jika masyarakat Bekasi mau menampung masalah yang dihasilkan oleh DKI, maka kita patut memberikan apresiasi kepada masyarakat bekasi. Sebaliknya, jika masyarakat Bekasi tidak mau menerima sampah (masalah) DKI, maka disitu timbul masalah sosial dan dampaknya akan besar. Jika demikian halnya, sepatutnya Ahok memberikan apresiasi kepada masyarakat Bekasi, bukan malah mengancam, seperti biasa yang dia lakukan bagi warga DKI. Ingat, warga Bekasi bukanlah warga yang berada dalam kontrol Ahok.
Mengapa perlu memikirkan dampak politik? Seperti saya utarakan juga diatas, TPST Bantargebang berada diluar wilayah DKI, secara politik, Ahok agak susah menjinakkan DPRD Bekasi, seperti Ahok lakukan bagi DPRD DKI dengan mempreteli anggaran untuk anggota DPRD. Jadi, bila Ahok tidak bijaksana dan terlalu keras kepada DPRD Bekasi, bukan tidak mungkin kasus Bantargebang semakin besar.
Kedua, Dalam menangani setiap permasalahan, Ahok, sudah saatnya melakukan berbagai pendekatan. Bukan lagi dengan gaya-nya selama ini. Dalam urusan tertentu mungkin saja itu berhasil. Tetapi dalam soal lain, hal itu belum tentu jitu.
Ahok juga harus melihat realitas politik. Gubernur Jawa Barat adalah orang PKS, Wakil Walikota Kotamadya Bekasi juga adalah orang PKS, dimana secara politik adalah orang-orang yang frontal dan selalu berseberangan dengan Ahok. Walikota Bekasi adalah orang Golkar, tempat dulu, yang pernah juga ditinggalkan oleh Ahok. Belum ditambah dengan Yusril Ihza MAhendra, pengacara PT Godang Tua Jaya yang kebetulan juga orang PBB. Maka jika melihat semua itu, Ahok harus bijaksana. Jangan asal tabrak saja. Agar Ahok berhasil memimpin Jakarta.
Artikel ini, tidak bertujuan agar Ahok mau berkompromi dengan penyelewangan. Tidak! Tetapi sebagai pemimpin, ada baiknya memperhitungkan banyak hal, agar langkah dan keputusan yang diambilnya berhasil.