Perjanjian Batu Tulis Bocor: Sang Jenderal Kalah Sebelum Berperang!

[caption id="" align="aligncenter" width="624" caption="Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ilustrasi/Admin (KOMPAS.com/Danny Permana)"][/caption]

Sekali lagi politik itu sangat dinamis, tidak ada teman abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Perjanjian Batu Tulis adalah dokumen antara PDIP dan Gerindra ketika bersama-sama mereka mencalonkan Megawati dan Prabowo sebagai Capres-Cawapres pada pilpres 2009. Ada tujuh point kesepakatan yang ditandatangani oleh Megawati dan Prabowo. Point 7.  Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014. Point inilah yang dipermasalahkan oleh pihak Gerindra. Kalau melihat arti dan pengertian point 7 ini, dari segi hukum atau etika sangat lemah untuk dipermasalahkan. Kecuali ada penjelasan lain dari perjanjian ini. Kita tak memerlukan keahlian hukum untuk memahami point 7 ini. Tidak ada yang mengikat dari point 7 ini. Sehingga jika Gerindra mempermasalahkannya, maka orang awan hukum seperti saya pun gampang untuk menghindar dari ikatan point 7 ini. Megawati mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai Capres 2014.  Ini alasan paling gampang untuk menghindar dari point 7 ini al : Pertama, Megawati mendukung, pengertian mendukung di sini bisa diartikan memberikan dukungan kepada Prabowo dalam arti tidak harus sebagai Ketum PDIP, sebab calon Presiden dibicarakan dalam agenda tertinggi partai melalui kongres partai PDIP. Kebetulan untuk capres 2014 kongres sudah memberikan mandat kepada Megawati untuk memilih capres PDIP. Tetapi dalam konteks perjanjian dengan Prabowo, Megawati dapat mendukung Prabowo secara pribadi, tetapi untuk kepentingan PDIP dan rakyat banyak sebagai ketum PDIP, Megawati menunjuk Jokowi sebagai capres PDIP.  Jadi ada dua posisi Megawati, secara pribadi dan sebagai Ketum PDIP. Jika secara pribadi, bisa saja Megawati mendukung setiap anak bangsa yang mencalonkan diri menjadi capres, Prabowo, ARB, Wiranto, Hatta Rajasa, dll, pengertian mendukung di sini tidak harus memilih, tetapi mendukung dalam artian demokrasi. Sebab siapapun dalam alam demokrasi bisa berhak di pilih dan memilih. [caption id="attachment_315910" align="aligncenter" width="340" caption="Sumber foto : jpnn.com"]

1394986566727721441

[/caption] Kedua, Ketika Megawati menjatuhkan pilihan kepada Jokowi sebagai capres PDIP adalah hal yang wajar, sebab Jokowi adalah kader PDIP. Adalah sangat aneh, jika seorang ketum menjatuhkan pilihannya kepada kader dari partai lain, sementara hasil pileg belum didapatkan. Mendukung capres dari partai lain sebelum tahu hasil pileg adalah haram hukumnya. Bagaimana Megawati memberikan dukungan kepada kader partai lain, jika dukungan masyarakat banyak memilih kadernya (PDIP) atau sebaliknya, bagaimana mungkin PDIP mendukung Prabowo menjadi Capres sementara hasil pileg yang didapat oleh Gerindra jeblok. Maka sangat tidak beretika jika belum apa-apa, partai Gerindra menuntut macam-macam dari perjanjian batu tulis yang multi tafsir tersebut. Prabowo adalah prajurit. Dalam konteks perjanjian Batu Tulis ini saya menyesalkan sikap Prabowo yang tidak kesatria. Bagaimana mungkin seorang Jenderal, mantan Kopasus, sudah merasa kalah terlebih dahulu terhadap Jokowi, padahal pertandingan belum dimulai, pertarungan belum dimulai. Jika Prabowo sebagai prajurit yang ksatria. Hadapi Jokowi dengan cara-cara yang elegan. Gerindra sebaiknya fokus memenangkan hati rakyat dengan program-programnya. Jika perjanjian ini yang selalu diangkat ke permukaan, maka rakyat nanti bisa melihat, siapa yang patut didukung. Para elit Gerindra sebaiknya tidak menggunakan cara-cara lama untuk mendapatkan dukungan. Jika anda, terus menerus mempermasalahkan perjanjian batu tulis dan memposisikan Megawati tidak beretika, maka publik akan mendukung Megawati dan akan menggerus suara yang sempat di dapat Gerindra selama ini. Mengapa? Pertama, publik mengapresiasi sangat tinggi penunjukan Jokowi oleh Megawati, jadi saat ini publik jatuh cinta kepada Megawati, jadi ketika Gerindra menyudutkan Megawati, dalam konteks ini, bukan Megawati yang melawan, tetapi publik yang melawan Gerindra. Kedua, Jokowi baru capres dari PDIP, sama halnya dengan Wiranto, ARB, Hatta Rajasa, dan capres Demokrat. Tidak ada satupun dari capres itu yang telah fix atau definitif untuk capres yang resmi ke KPU, sebab ada persyaratannya. Jokowi bisa tidak memenuhi syarat sebagai capres jika masyarakat tidak mendukung PDIP. Maka tugas setiap partai untuk meraih dukungan sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini Gerindra harus fokus dengan dirinya, bukannya mencampuri urusan rumah tangga PDIP. Ketiga, Prabowo selalu mengatakan berjuang untuk rakyat agar berdikari secara ekonomi, mandiri secara politik. Sudah sepatutnya Prabowo kesatria menghadapi alam demokrasi, sebab segala kemungkinan bisa terjadi. Jadilah pemenang karna anda dipilih dan diinginkan rakyat, bukan karena anda didukung Megawati Soekarnoputri. Pesan untuk pak Prabowo, jadilah pemimpin karena dipilih rakyat, bukan karena didukung Megawati. Jika anda menang, menanglah bukan karena Megawati, Jika kalah, juga bukan karena Megawati. Pak Prabowo, jadilah negarawan sebagaimana ibu Megawati negarawati sejati. Jadilah prajurit yang tidak kalah sebelum berperang. Saya yakin pak prabowo tidak gila jabatan, tidak gila kekuasaan. Salam kompasiana Thomson Cyrus #Pilpres2014