[caption id="attachment_369347" align="aligncenter" width="400" caption="gambar : polri independen.co"][/caption]
Kemarin Hakim Tunggal Sarpin telah memutuskan bahwa BG bebas dari segala tuduhan KPK. Masyarakat langsung kaget dan ramai menggunjingkan putusan itu. Jika banyak masyarakat kaget dan bahkan mencaci-maki putusan Hakim Sarpin itu, di sudut yang lain, respons saya biasa saja dan tidak merasa kaget sama sekali. Mengapa?
Pertama, perilaku penegak hukum di negara ini belum ada yang dapat dijadikan teladan, panutan, ataupun contoh baik bagi masyarakat, mulai dari hakim, pengacara, jaksa, polisi, dan aparat penegak hukum lainnya. Perilaku pejabat KPK juga idem dan tidak jauh beda dengan perilaku penegak hukum lainnya. Bagi saya saat ini, penegak hukum sama saja. Menyudutkan perilaku Hakim Sarpin, perilaku Ketua KPK AS, Komjen BG, BW, pengacara A, B... adalah tindakan sia-sia sebab saya tidak menemukan seorang pun penegak hukum di negara ini yang dapat dijadikan contoh. Menolak BG dilantik, lantas adakah jenderal yang bersih? Jika KPK dan Jaksa mau mengusut, ada saja masa lalu mereka yang berlawanan dengan hukum. Sebab sama saja, jenderal yang satu dengan jenderal yang lain. Hanya beda kepentingan saja.
Lalu apakah saya pesimis dengan itu semua? Justru tidak!... Kita harus sadar, semua sudah terkontaminasi... tidak ada seorang pun yang bersih... Satu-satunya cara adalah membuka lembaran baru... salah satu caranya adalah mencegah mereka korupsi dengan sistem yang benar, seperti apa yang diperjuangkan oleh Ahok sekarang di DKI. Sistem yang transparan akan mengurangi tindakan korupsi. Cara yang digunakan KPK tidak efektif memberantas korupsi sebab tidak memiliki efek jera terhadap para pelakunya, terbukti semakin banyak orang yang tersangka korupsi.
Kedua, masyarakat menumpahkan amarahnya kepada Hakim Sarpin. Dalam tulisan saya, selalu saya ajak untuk sabar melewati setiap proses, karena kita sudah sempat salah didik. Kita sudah tidak patuh lagi kepada hukum, kita patuh terhadap pembangunan opini publik. Jika hal ini kita biarkan terus-menerus, generasi kita yang akan datang yang menanggung risikonya. Kita sudah meninggalkan utang yang banyak kepada generasi yang akan datang, harapan saya, kita jangan meninggalkan lagi, hukum yang amburadul.
Kita harus terbiasa melewati proses hukum dengan baik dan benar. Jika ada yang salah dengan proses itu, selalu ada tempat untuk memperbaiki, itu sebabnya ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, justru lembaga yang mengawasi KPK yang belum ada, tetapi kita tidak pernah mempermasalahkan itu selama ini.
Jika demikian halnya, apa yang akan dilakukan oleh Jokowi setelah mengetahui hasil praperadilan BG?
Masyarakat banyak berharap agar BG tidak dilantik, tetapi elite politik dan DPR meminta segera melantik BG, oleh sebab status BG sudah clear, sebab putusan praperadilan sah dan mengikat.
Maka jika melihat proses yang terlewati semua, Jokowi akan melantik BG sebagai kapolri, pertimbangannya antara lain:
Pertama, dengan putusan Hakim Sarpin, status Budi Gunawan saat ini sudah kembali clear dan tidak lagi menjadi tersangka. Dengan begitu, menurut hemat saya, Jokowi akan melantik BG sebagai kapolri oleh karena menghargai DPR dan juga partai koalisinya KIH yang mengusulkan BG sebagai calon kapolri.
Presiden Jokowi, akan mengambil risiko dimusuhi oleh pendukungnya demi untuk kestabilan politik nasional. Kita bisa saksikan reaksi polisi ketika Hakim Sarpin memutuskan BG tidak sah menjadi tersangka, semua anggota Polri sujud syukur, itu artinya Polri mendukung BG menjadi kapolri. Jokowi akan mempertimbangkan soliditas Polri.