Bila Indonesia Tak Kunjung Temukan Solusi Mengatasi Covid-19, Maka Krisis Ekonomi Akan Semakin Parah

Kemarin, 06 Januari 2021 menuju Danau Toba, berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Hampir setahun sejak pertama kali Virus Corona ditemukan di Indonesia, saya melihat betapa lesu-nya aktifitas ekonomi kita. Kita sudah melihat bagaimana hancurnya sector pariwisata di hantam covid-19. Tempat-tempat wisata sepi, meski di akhir tahun ada sedikit denyut, tetapi tak cukup mengangkat mendekati setengah dari level normal saja, tak bisa.

Kita bisa melihat betapa hancurnya bisnis hotel, kuliner, umkm, transportasi baik darat, laut dan udara. Kita sudah melihat banyaknya ruko-ruko dan perkantoran tutup. Kita sudah melihat sector property dan automotif hancur berantakan yang semuanya berdampak kepada sector keuangan dan pembiayaan. Puluhan juta PHK. Dan semuanya membuat Daya Beli jatuh. Hanya sector food and beverage, Farmasi, IT yang bisa dikatakan meningkat. Tetapi itupun tidak semua.

Kondisi real yang saya perhatikan di ruang tunggu Bandara International Halim Perdana Kusuma, cukup membuat kesimpulan bagi saya bahwa dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Covid-19 ini benar-benar sudah sangat terasa. Transportasi udara, yang biasanya pasarnya adalah kelas menengah atas, ternyata secara jelas terlihat sudah KO. Kemarin, 06 Januari 2021, aktifitas di Bandara Halim Perdana Kusuma, jauh dari sebelum-sebelumnya. Meski tempat duduk di dalam peswat sudah diatur Jaga Jarak, tempat duduk yang ditengah dikosongkan, tetap saja tingkat keterisian penumpang belum bisa membaik. Artinya, kelas menengah atas saja sudah mengerem aktifitas dan kegiatannya, apalagi kelas bawah, mungkin makanpun sudah susah. Kondisi ini, harus betul-betul diperhatikan oleh Presiden Jokowi.

gambar: dokpri

Dampak ekonomi Covid-19 ini sudah benar-benar nyata di depan mata kita. Dan harus betul-betul diambil keputusan yang tepat. Indonesia adalah Negara kepulauan, mestinya kebijakannya jangan menyeluruh. Ambillah kebijakan berdasarkan zonasinya. Bila perlu, batasi orang-orang bepergian ke daerah-daerah yang penduduknya sedikit kena covid 19 dan konsentrasilah di sana mengangkat ekonomi produktif kita. Jadi kebijakannya tidak pukul rata. Sesuaikan per daerah. Kalau di suatu daerah, masih sedikit jumlah penduduk yang terkena covid-19 maka Bantuan Langsung Tunai dikurangi dan dialihkan ke bantuan yang produktif agar daerah itu bisa lebih produktif.

Kesalahan kebijakan kita selama ini adalah menyamakan solusi di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan begitu juga di Pulau-Pulau yang ada di Indonesia bagian Timur. Bila memungkinkan, Orang-orang yang di Pulau Jawa, putuskan aja hanya boleh beraktifitas di Pulau Jawa dulu selama sebulan ini. Lalu seperti Pulau Sumatera juga begitu.

Pulau Kalimantan yang sedikit penduduknya mestinya lebih bisa mengatasi masalah ini. Fokuskan disana, areal untuk produktifitas apa misalnya? Sehingga ekonomi kita masih bisa saling subsidi. Di Pulau Jawa, berilah mereka subsidi bahan pokok yang lebih besar dengan cara membeli dari daerah produksi seperti Sumatera, Kalimantan, NTT dan NTB. Orang-orang yang di Jawa, beli lah misalnya truk-truk second, alat berat dan alat transportasi mereka yang tidak bisa beroperasi dan berikan hibah ke pemda-pemda di daerah-daerah. Sehingga pemda-pemda bisa lebih produktif membuka lahan mereka dan sebagainya untuk hal-hal yang produktif. Bila aturannya belum ada, buat aturan untuk itu. Itu kan tugas pemerintah sebagai Regulator. Bila penting gandeng KPK untuk mengawasi dan konsultasi.

Mengatasi masalah pandemic, tentulah tidak bisa hanya menggunakan satu rencana. Gunakanlah segala kemungkinan untuk mencari solusi terbaik. Tugas pejabat adalah membuat keputusan yang meskipun itu pahit, tetapi mendatangkan solusi.

Solusi kesehatan sepertinya masih butuh waktu yang lama, tetapi ekonomi kita harus terus berjalan. Tak mungkin kita hanya berdiam diri saja, sementara kebutuhan untuk makan dan minum keluarga harus terus berjalan. Masa pandemic, sekolah online pun bukannya berkurang pengeluaran, justru bertambah. Uang sekolah harus tetap bayar, data harus beli dan karena orangtua mendampingi anak sekolah online, itu tentu mengganggu orangtua juga mencari penghasilan misalnya.

Presiden Jokowi beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju harus terus mencari terobosan untuk mencari solusi ekonomi dampak covid-19 ini. Semakin lama tak ditemukan resep ekonominya, krisisnya akan semakin terpuruk. Pegawai Negeri, Tentara dan Polisi yang pendapatannya tidak terganggu, harus di dorong juga untuk terus membelanjakan uangnya agar dana itu berputar. Harapannya, dengan perputaran uang mereka, ditambah belanja rutin pemerintah, diharapkan konsumsi meningkat. Dengan demikian, daya beli bisa meningkat dan itulah nanti yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Krisis ini sudah nyata. Tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat kita semua. Semoga tahun 2021 ini, kita bisa menemukan solusinya. Bila tidak! Masalah social akan kita hadapi dan itu jauh lebih berat, sebab secara psikologis itu sudah merusak trust. Dan kita harus bisa memelihara Trust yang masih ada.

Hati-hati, kita harus berhati-hati. Karena ini bola salju, siap menggelinding ke mana saja.

Salam kompasiana, 07 januari 2021.