Harga Sawit dan Karet, Gerus Suara Jokowi di Sumatera

Selain itu, Jokowi tentunya terus mengejar menerbitkan sertipikat tanah dan sertipikat wakaf bagi masyarakat di Sumatera, agar sengketa sengketa tanah yang selama ini kerap terjadi, pelan-pelan bisa teratasi. Tentu program andalan seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Harapan terus digelontorkan bagi rakyat sumatera agar secepat mungkin tercapai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 

Pembangunan rumah bersubsidi juga banyak dibangun di Sumatera. Pembangunan listrik dan saluran irigasi juga banyak diselesaikan itu sebabnya hari hari belakangan ini, jarang kita dengar mati lampu di berbagai daerah Sumatera. Dimana jaman SBY, itu lumrah kita temukan.

Yang menarik adalah meski pembangunan itu begitu massif dilakukan Jokowi selama kurang dari 4 tahun belakangan ini, berdasarkan berbagai survey yang dilakukan, elektabilitas Jokowi masih sedikit kalah dibandingkan dengan Prabowo yang belum pernah melakukan apa apa di Sumatera. 

Selain memang Sumatera bukanlah basis massa bagi Jokowi, tetapi jika melihat kinerja Jokowi selama 4 tahun ini, rasanya patut diberikan kesempatan sekali lagi bagi Jokowi untuk menuntaskan berbagai project yang belum selesai itu. Nyatanya Sumatera berkata lain.

Lalu diadakan survey secara menyeluruh, usut punya usut, ada 2 komoditi utama dari Sumatera sana yang membuat masyarakat menumpahkan kekesalannya dan tanggung jawab itu kepada PResiden Jokowi yaitu menurunnya harga CPO dan harga karet secara drastis.  

Harga kedua komoditi ini sangat berpengaruh terhadap ketidaksukaan warga Sumatera terhadap Jokowi, itu dapat dimaklumi karena sebahagian besar rakyat Sumatera menggantungkan hidupnya dari kedua komoditi itu, Sawit dan Karet, baik langsung sebagai petani, pengusaha atau sebagai pekerja, puluhan juta yang menggantungkan hidupnya dari sawit dan karet. Padahal harga Sawit dan Karet ditentukan oleh mekanisme pasar dunia. 

Pemerintah tidak dapat berbuat banyak terhadap penurunan harga ini kecuali membantu membuat kebijakan yang dapat menurunkan biaya produksi usaha sawit dan karet. 

Selain mekanisme pasar, Uni Eropa juga sedang memboikot sawit dari Indonesia karena berbagai isu, utamanya tentang lingkungan hidup. Pemerintah merespon dengan menerbitkan peraturan  B20, di mana 20 persen Biosolar dicampur dari bahan baku biodiesel, tetapi itu tidak bisa otomatis berlaku karena banyak hal yang harus dipersiapkan. Dan usaha itu tidak cukup mengobati rasa kecewa mereka.

Dalam alam demokrasi, pilihan memang adalah hak seseorang.  Tetapi kita wajib memberikan informasi yang baik buat masyarakat agar jernih dalam memilih. Jokowi telah banyak melakukan berbagai program di Sumatera. Dia layak diberi kesempatan sekali lagi untuk melanjutkan yang sudah dimulainya. Dan Sumatera akan beruntung memilikinya sebagai Presiden.

Salam Kompasiana.