Dari Balik Penjara, Hasutan Ketua Umum Front PEPERA PB Disebarkan Media Aussie

Sekelompok LSM saat ini melakukan serangan melalui tulisan terhadap TNI. Institusi militer Indonesia dijelek-jelekkan di media online dalam bahasa Inggris. Tujuannya sudah jelas yakni memprovokasi masyarakat internasional dengan menggambarkan kondisi yang tidak benar tentang TNI di Papua. Dengan menggunakan bahasa Inggris, para provokator ingin menyasar audiens global. Salah satunya adalah tulisan Selpius Bobii di media www.scoop.co.nz. NZ merupakan kode untuk New Zealand, negara bagian di Australia. Ironisnya, tulisan Selpius ini sengaja dipampang oleh situs scoop dengan menduduki posisi tiga teratas. Judul tulisannya adalah Indonesian Armed Forces, the main Anti-Peace Agents in Papua, dapat dilihat di link berikut: http://www.scoop.co.nz/stories/HL1312/S00191/indonesian-armed-forces-the-main-anti-peace-agents-in-papua.htm Melalui tulisannya, Selpius menggambarkan kehadiran damai TNI di Papua sebagai topeng. Tuduhan pelanggaran HAM di Papua merupakan lagu lama yang diputar ulang. Penulis juga mengungkit kembali peristiwa 1960 yang mereka sebut sebagai aneksasi. Ketua Umum Front PEPERA PB itu hendak menghasut masyarakat internasional. Dukungan media Australia untuk menyebarkan tulisan-tulisan seperti yang dilakukan Selpius Bobii patut dicurigai. Setelah melakukan penyadapan terhadap Presiden SBY dan sejumlah pejabat negara, Australia tidak menunjukkan sikap menyesal, apalagi meminta maaf. Sesungguhnya dengan menyebarkan tulisan provokator di Papua, Australia tengah bermain api dengan memanaskan kembali hubungannya dengan Indonesia. Agitasi yang menyesatkan ini harus mendapat perhatian serius dari semua pihak. Gerakan separatis yang ada di bumi Cendrawasih mengalami mutasi pergerakan. Jika pada awal kelahirannya, Organisasi Papua Merdeka menempuh jalur frontal dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), kini cara-cara itu dianggap usang dan kontraproduktif. Meski sesekali gerilya dan taktik hit and run mereka lakukan, namun hal itu terbilang jarang. Mereka lebih melakukan agitasi melalui media massa, serta jalur diplomatik luar negeri. Inilah sebenarnya ancaman yang merongrong keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*)