Koordinasi Antar Lembaga
  ICZM membutuhkan kemampuan kelembagaan untuk menangani masalah-masalah intersektoral seperti lintas disiplin ilmu, kewenangan-kewenangan dari lembaga pemerintah, dan batas-batas kelembagaan. Koordinasi antar lembaga sangat penting untuk mencapai pengelolaan yang terintegrasi dan efektif[2].
Implementasi ICZM di Indonesia
Implementasi ICZM di Indonesia sudah dilakukan di beberapa daerah, seperti Bali dan Sulawesi. Beberapa proyek percontohan ICZM melibatkan rehabilitasi mangrove, perlindungan terumbu karang, dan pengelolaan sampah laut. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan kesadaran masyarakat[1].
Untuk meningkatkan efektivitas ICZM, Indonesia juga berupaya meningkatkan kapasitas lokal melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, masyarakat lokal dapat lebih aktif dalam proses pengelolaan wilayah pesisir dan turut merasa memiliki tanggung jawab terhadap daerah huniannya[1].Â
ICZM merupakan suatu pendekatan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi di wilayah pesisir Indonesia. Dengan integrasi kebijakan sektoral, penilaian dampak lingkungan ekonomi dan sosial, penggunaan teknologi, dan koordinasi antar lembaga, ICZM dapat membantu mengatasi permasalahan pembangunan wilayah pesisir dan lautan. Oleh karena itu, implementasi ICZM harus dilanjutkan dan diperkuat dengan pendidikan dan partisipasi aktif masyarakat lokal guna menciptakan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.Â
Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan potensi besar sumber daya kelautan secara berkesinambungan, meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat pesisir, dan memastikan bahwa sumber daya pesisir dapat terus dinikmati oleh generasi yang akan datang.Â
Citations:
[2] https://media.neliti.com/media/publications/174943-ID-none.pdf
