Himbauan yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kepada semua kepala daerah untuk bekerja sama dengan FPI (Front Pembela Islam) pada rapat koordinasi nasional pengelolaan kawasan perkotaan di hotel Red, Jakarta Pusat 24 Oktober 2013 kemarin menuai banyak protes. Yopie Pangemanan, salah seorang tokoh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sulut berpendapat bahwa pernyataan Mendagri merupakan tindakan ceroboh. “Mendagri tahu persis bahwa FPI mendapat resistensi dari berbagai kalangan karena praktek kekerasan yang berulang kali mereka lakukan. Fakta empirik sangat jelas bahwa penolakan terhadap aksi FPI datang dari sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk dari kalangan Muslim moderat, tetapi Mendagri tetap saja mengeluarkan pernyataan itu. Sangat ceroboh” ujar Pangemanan.
Sebagai salah seorang Majelis Pertimbangan Organisasi DPD GAMKI Sulut, Pangemanan mengatakan bahwa kalangan generasi muda Kristen di daerah ini sedang melakukan koordinasi dengan berbagai kalangan untuk melakukan perlawanan terhadap rencana Mendagri terkait usaha melegitimasi eksistensi FPI. Sementara itu, aktifis Mahasiswa Kristen Minahasa yang menamakan diri Gerakan Anti FPI melakukan penandatangan sikap yang berisi penegasan bahwa FPI harus dibubarkan dan menuntut Mendagri untuk mundur dari jabatannya karena pernyataannya yang sangat tidak rasional terkait dengan apa yang dilakukan oleh FPI selama ini.
“Pernyataan menteri sangat tidak rasional, diskriminatif dan menegasikan realita terhadap realitas penolakan FPI yang meluas di kalangan publik yang mencintai persatuan dan kedamaian”, Tutur Theo Merentek salah seorang aktifis MKM yang menandatangani pernyataan sikap tersebut.