Konflik perebutan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) kian meruncing. Ketua KOI Rita Subowo sedang digoncang. Kongres KOI yang akan berlangsung akhir Oktober ini dijadikan sarana mendongkel dan menghalangi upaya Rita duduk kembali sebagai Ketua KOI. Kubu yang anti Rita berkilah, Rita sudah dua kali menjabat ketua KOI. Namun tuduhan tersebut dibantah oleh International Olympic Commitee (IOC) dalam suratnya yang menyebut Rita Subowo baru sekali menjabat ketua KOI.
Konflik KOI mengancam penyelenggaraan Asian Games 2018 yang dilaksanakan di Indonesia. Ada kekuatan politik yang massif bekerja untuk merebut posisi ketua umum KOI.
Nama-nama yang beredar untuk merebut posisi ketua KOI antara lain Alfitra Salam, Tono Suratman, Muddai Madang, Erick Tohir dan Prabowo Subianto. Pelaksanaan Asian Games 2018 yang deket dengan Pemilu 2019 ditengarai sebagai pemicu ambisi bakal calon ketua umum KOI. Sebagai panitia nasional yang menggelar kegiatan olahraga bertaraf inernasional, posisi ketua umum sangat strategis. Selain mengendalikan penyelenggaraan semua pertandiangan, KOI juga bertindak sebagai panitia yang mempersiapkan para atlit Indonesia bertanding. Asian Games 2018 di Indonesia jelas dapat dimanfaatkan sebagai ajang kampanye dan menaikkan popularitas ketuanya.
Bagaimana bisa olahraga yang modal utama adalah kebugaran, skill, pengetahuan strategi dan taktik di atas lapangan, namun induk organisasinya berubah menjadi ladang pertempuran bercitarasa politik. Tampak jelas olahraga sudah jadi arena politik perebutan kekuasaan.
Politik Olahraga di Indonssia Sejak Hindia Belanda Hingga Kini
Mengapa olahraga di Indonesia tidak bisa lepas dari politik? Pertanyaan ini selalu muncul saat masyarakat geram dengan konflik kepentingan yang muncul tiap kali terjadi musyawarah, rapat, atau kongres yang dilakukan oleh pengelola organisasi olahraga di Indonesia. Yang paling sering menjadi ajang keributan adalah isu dualisme kepemimpinan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Selanjutnya menyusul perdebatan klasik antara Komite Olimpiade Indonesia versus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI vs KOI). Berikutnya berkembang perdebatan-perdebatan yang muncul di berbagai pengurus cabang olahraga, mulai dari cabang tenis meja, cabang gulat, hingga cabang berkuda. Semua konflik di badan olahraga menegaskan kesan bahwa olahraga di Indonesia memang tidak akan bisa lepas dari politik.
Tapi jika ditilik jauh ke belakang, sejarah organisasi olahraga di Indonesia hampir selalu berkait atau tidak pernah lepas dengan urusan politik. Di zaman Hindia Belanda, catatan yang tertua bermula dari pembentukan Persatuan Sepakraga Seluruh Indonesia (PSSI) pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta. Pendirinya adalah Soeratin Sosrosoegondo, seorang insinyur sipil lulusan Jerman yang bekerja di perusahaan bangunan Belanda yang berpusat di Yogyakarta. Soeratin membentuk PSSI karena semangatnya terlecut oleh hasil Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 di Batavia yang menegaskan semangat pemuda untuk bersatu dalam satu ikatan nasionalisme Indonesia. Sebagai pelopor pendirian organisasi olahraga, sesungguhnya Soeratin adalah seorang aktivis pergerakan yang melihat sepakraga (setelah kemerdekaan istilah ini diganti dengan istilah sepakbola) sebagai alat yang terbaik untuk memupuk semangat kebangsaan pemuda.
Catatan tertua berikutnya adalah pembentukan Persatuan Lawn Tenis Indonesia (Pelti) pada tahun 1936 di Semarang. Tokoh pendirinya adalah Dr. Boentaran Martoatmodjo yang merupakan dokter lulusan Belanda yang merupakan anggota organisasi mahasiswa Indonesia radikal yang ada di Belanda yakni Perhimpunan Indonesia. Di masa kemerdekaan, pada tahun 1946 Dr. Boentaran yang juga anggota KNIP, menjabat sebagai menteri Kesehatan.
Sejarah organisasi olahraga di Indonesia berlanjut dengan pembentukan Ikatan Sport Indonesia. Lahirnya badan ini dipicu oleh keresahan para pemuda karena adanya diskriminasi penggunaan fasilitas olahraga oleh penguasa Hindia Belanda, Ikatan Sport Indonesia (ISI) atau dalam bahasa Belanda disebut Indonesische Sportfederatie didirikan pada tanggal 8 Oktober 1938 di Jakarta dengan ketuanya Soetardjo Hadikusumo.
ISI adalah organisasi olahraga berbentuk federasi. Di dalam ISI terdapat Persatuan Sepakraga Seluruh Indonesia (PSSI), Perserikatan Lawn Tenis Indonesia (Pelti) dan Perserikatan Bola Keranjang Seluruh Indonesia (PBKSI). Tak lama setelah pembentukannya, Ikatan Sport Indonesia berhasil menyelenggarakan Pekan Olahraga dari tanggal 15-22 Oktober 1938 di Solo.
Pada masa pendudukan Jepang, organisasi olahraga dan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan lainnya harus tunduk di bawah aturan main strategi perang Asia Timur Raya Jepang. Ikatan Sport Indonesia adalah salah satu dari federasi organisasi olahraga yang ikut serta di dalam organisasi pergerakan bentukan Jepang yang diberi nama Putera (Pusat Tenaga Rakyat) yang tokoh-tokoh di dalamnya antara lain adalah Sukarno, Mohammad Hatta, Suwardi Suryaningrat dan KH. Mas Mansyur. Selain itu di masa pendudukan Jepang dibentuklah organisasi olahraga yang populer di masyarakat seperti bulutangkis, ke dalam organisasi yang bernama Gelora (Gerakan Latihan Olahraga Rakyat) dengan tokohnya bernama Otto Iskandar Dinata.
Masa pendudukan Jepang adalah masa-masa revolusi fisik beserta krisis sosial dan ekonomi yang membuat tokoh-tokoh pergerakan sekaligus tokoh organisasi olahraga mengubah dirinya menjadi tokoh politik. Sebagai ujung tombak strategi revolusi perang Asia Timur Raya jepang membentuk Barisan Pelopor dengan tokoh-tokoh di dalamnya antara lain Ir. Soekarno, dr. Boentaran Martoatmodjo, Otto Iskandar Dinata dan RP Soeroso.
