Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan alternatif paradigma pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam Islam, pembangunan harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat dan pelayanan kepada mereka. Pemerintah dalam sistem Islam memiliki peran besar dalam mengurus kemaslahatan rakyat.
Pendanaan dan Pembiayaan dalam Islam
Pendanaan pembangunan dalam Islam berlandaskan pada prinsip pembiayaan mandiri melalui dana baitulmal dan pemasukan negara dari berbagai sumber seperti fai', ganimah, anfal, kharaj, jizyah, dan lainnya. Penggunaan dana ini dilakukan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan rakyat dan menunjukkan ketinggian Islam.
Kepemilikan Umum dan Hak Milik Negara dalam Islam
Dalam sistem Islam, kepemilikan umum dan hak milik negara tidak dapat diserahkan kepada swasta atau korporasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepentingan rakyat dan menghindari pengorbanan mereka demi kepentingan pihak lain.
Kontras dengan Kapitalisme
Kontras antara pendekatan kapitalisme dan perspektif Islam dalam pembangunan sangat jelas. Sistem kapitalisme seringkali mengorbankan rakyat demi pertumbuhan ekonomi, sementara Islam menekankan pelayanan kepada rakyat dan kemaslahatan mereka.
Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia masih ingin membiarkan kasus seperti Pulau Rempang terus terjadi di masa depan? Mungkin saatnya untuk mempertimbangkan alternatif paradigma pembangunan yang lebih berpihak pada rakyat dan memegang prinsip-prinsip Islam sebagai panduan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan adil.***
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
