Mampukah Pendidikan Vokasi Memberikan Kesejahteraan?

Resesi dan tanda-tanda pemutusan hubungan kerja (PHK) massal sudah di depan mata. Masyarakat banyak yang cemas bahkan para buruh mulai berdemo agar tidak mengalami pemecatan. 

Menariknya baru-baru ini, Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan angkatan kerja Indonesia, termasuk lulusan pendidikan kejuruan, memiliki potensi untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Dan mereka akan lebih mendapatkan kesejahteraan sebelum lanjut usia. 

Apakah benar lulusan pendidikan vokasi mampu terserap baik oleh industri sehingga secara ekonomi kesejahteraan rakyat akan meningkat?

***

Piter Abdullah Direktur Eksekutif Segara Institute mengatakan, Pemerintah perlu memperkuat koordinasi menggunakan industri agar energi kerja jebolan pendidikan vokasi sanggup terserap maksimal. Persoalan terdapat pada koordinasi, seluruh asyik jalan sendiri. 

Misalnya jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menciptakan banyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), namun minim upaya mengintegrasikannya menggunakan arah perkembangan kebijakan industri. Sehingga, hasil sekolah vokasi tidak sejalan menggunakan kebutuhan industri (suarasurabaya.net, 31/10/2022).

Ketidaksesuaian antara pendidikan dan industri memiliki dampak besar pada masa depan individu dan kelangsungan hidup industri tempat dia bekerja. Di Indonesia, sampai saat ini banyak laporan tentang banyaknya pengangguran terdidik atau kurangnya keterkaitan antara keterampilan lulusan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia industri di Indonesia.

Pendidikan vokasi tahun 2021 dinggap gagal dilihat dari masih tingginya angka pengangguran dari para lulusannya.  Menurut Nadiem Makarim, Mendikbudristek, pendidikan vokasi saat ini diakuinya belum bisa memenuhi kebutuhan industri. 

Dia mengatakan institusi pendidikan vokasi masih diliputi sejumlah problematika, mulai dari kurikulum yang tidak sesuai dengan keinginan industri, kualitas lulusan yang kurang soft skill, mentor atau guru yang kurang mumpuni, sampai sarana dan prasana yang belum memadai.

Negara sudah berusaha menyelesaikan masalah link and match ini seperti membuat program SMK center of excellent pada tahun 2020. Kemudian pihak Industri dijamin akan mendapat tenaga kerja yang sesuai melalui SMK/Politeknik mitranya, dan mendapatkan kemudahan pengurangan pajak atau disebut juga "super tax deduction" (kptk.or.id, 13/04/2021).

***