Skandal Farmasi di Balik Gagal Ginjal Akut

Misalnya program kolekasi tanaman oleh The National Cancer Institute (NCI) Amerika Serikat. NCI bekerja sama dengan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) mengoleksi tanaman berkhasiat obat. Proyek pilot pengumpulan sampel dilakukan di Kalimantan Barat. Seluruh spesiemen bermutu diserahkan kepada Herbarium Bogor sementara duplikatnya dikirim ke para ahli untuk diidentifiaksi.

Sayangnya, paten obat dan prospek keuntungan langsung tidak didapatkan Indonesia. Sebaliknya NCI bisa mematenkan komponen yang diisolasi dari koleksi tanaman pada tahap manapun sehingga mengendalikan pengembangan obat secara komersial.

Program ini tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh kebun raya di seluruh dunia. Banyak perusahaan farmasi mendekarti kebun raya untuk membeli sampel tanaman tropik, sebab kebun raya merupakan sumber plasma nutfah tanaman tropik yang murah dan mudah diakses. (KONPHALINDO/ BeritaBumi -- Oktober 1996).

Semua problematika farmasi tersebut berpusar pada pola mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Bayangkan saja dunia internasioanl hanya dikuasai oleh 10 perusahaan besar. Apalagi cara-cara illegal juga dilakukan untuk mendulang terus mendulang ke kantong mereka. Padahal dalam perdagangan obat ada tiga hal yang harus diperhatikan. Yaitu dimensi ekonomi, teknologi dan sosial. Namun, faktanya dimensi ekonomi yang dikedepankan. Maknanya, negara manapun akan mendahulukan untung rugi dalam penyediaan obat di pasaran.

Di sinilah harus kita pahami bahwa perusahaan farmasi akan terus membuat skandal jika terus beroperasi di alam kapitalistik. Keselamatan manusia bukanlah masalah penting dibandingkan dengan uang. Uang menjadi Tuhan baru meski dalam benak umat beragama. Maka sistem kapitalisme yang boroknya nampak semakin hari semakin parah ini harusnya segera diganti dengan sistem yang bisa mengatur keihdupan manusia dengan baik. Yaitu sistem kehidupan Islam yang berasal dari Sang Pencipta langit dan bumi.

***

Islam menetapkan paradigma sehat sebagai jaminan. Negara akan menyediakan layanan medis, sarana dan prasarana pendukung dengan visi untuk memenuhi kebutuhan semua orang tanpa diskriminasi, kaya dan miskin, penduduk kota dan desa. Setiap orang menerima kualitas layanan yang sama. Negara tidak menjual layanan medis kepada warga. Negara tidak boleh mengkomersialkan hak-hak publik, bahkan jika mereka mampu membelinya. Ini karena negara hanya memiliki kekuatan dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan medis semua warga negara terpenuhi.

Keberadaan obat untuk semua penyakit dan minat pada kehidupan orang-orang biasa mendorong umat Islam untuk melakukan penelitian medis. Negara akan membantu menciptakan lingkungan yang mendorong penelitian dan pengembangan. Misalnya, daripada memberi insentif penelitian ke dalam obat-obatan yang menghasilkan pendapatan oleh perusahaan, maka negara dapat menyediakan dana penelitian yang kompetitif untuk perusahaan swasta.

Dalam konsep sistem pelayanan kesehatan Islam, negara memperlakukan pasien wabah secara profesional dan tidak dipungut biaya, serta pelayanannya tidak berdasarkan "uang penggantian". Bahkan membantu mereka yang membutuhkan perawatan medis gratis. Khilafah memenuhi kebutuhan warganya dan memastikan bahwa semua warga negara (baik Muslim maupun non-Muslim) hidup dengan jaminan pangan, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Itu adalah kewajiban umum.