Nilai Kesetaraan dalam Kehidupan Berbangsa

 

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai keberagaman dalam kehidupan berbangsa. Prinsip ini telah sejak lama diperhatikan oleh para pendiri bangsa Indonesia, ketika mereka melihat kenyataan bahwa bangsa ini terdiri dari beragam suku dan bangsa. Atas dasar inilah,  para pendiri bangsa Indonesia menuangkan nilai kesatuan dalam perbedaan dalam Pancasila. Hal ini sangat jelas terlihat, ketika sila pertama Pancasila menekankan pentingnya nilai Ketuhanan yang Maha Esa dan sila ke lima yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kedua sila tersebut menekankan dengan jelas bahwa setiap suku, bangsa, ras dan agama perlu dihargai dan diperlakukan secara adil dengan rasa hormat satu sama lain. Dengan demikian, setiap individu dan komunitas Indonesia perlu diperhatikan setara dalam kehidupan berbangsa.

Namun, apakah saat ini setiap entitas masyarakat Indonesia telah diperlakukan setara dengan entitas lainnya? Saya sangat tertarik untuk memikirkan cara terbaik bagi bangsa Indonesia untuk memperlakukan setiap warga negaranya dengan rasa kesetaraan. Saya yakin bahwa dengan rasa kesetaraan, hal tersebut dapat membantu negara Indonesia dalam memperlakukan setiap masyarakat dengan adil, seperti yang tertanam pada sila ke-5 dalam Pancasila. Namun, pada kenyataannya sangat sulit untuk memberlakukan standar yang tepat dalam memperlakukan setiap masyarakat Indonesia dengan setara.

Hal ini sangat terlihat ketika Indonesia perlu menciptakan standar ganda dalam memberlakukan keadilan bagi setiap warga negara didalamnya. Dalam pernyataan berikut ini, saya ingin menyinggung isu yang agak sensitf untuk dibahas. Hal ini bukan bertujuan untuk memprovokasi, namun untuk memberikan contoh terkait bagaimana unsur kesetaraan masih belum dapat dicapai Indonesia hingga saat ini.

 

Penutupan Gereja Yasmin dan HKBP Filadelfia

Saya melihat bahwa dalam beberapa kurun waktu terakhir ini  pemerintah pusat tidak mampu untuk menyelesaikan rasa keberagaman antar umat beragama secara tuntas, seperti yang terjadi di Bogor, ketika Gereja GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia masih belum diselesaikan. Peristiwa yang telah berlangsung sejak lama tersebut tidak terselesaikan hingga saat ini. Dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, sangat terlihat bahwa usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut sangat minim. Dari kasus ini, hal yang sangat dapat saya lihat adalah pemerintah daerah , pemerintah pusat dan kabinetnya masih belum dapat memberikan solusi yang layak untuk memberlakukan setiap masyarakat dengan standar keadilan sesuai dengan sila pertama dan sila kelima dari Pancasila.

Dalam kasus ini, saya percaya bahwa hal yang perlu diperhatikan bagi pihak pemerintah adalah keputusan yang mereka ambil akan menciptakan budaya dan tradisi dalam beberapa waktu kedepan. Keenganan pemerintah dalam membiarkan masalah tersebut memiliki dampak jangka panjang yang akan berdampak kepada bagaimana masyarakat memberlakukan kalangan lainnya. Saya melihat bahwa keenganan pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut tidak membawa Indonesia kemana-mana, namun melemahkan nilai-nilai yang tertuang didalam Pancasila.

Apabila alasan pemerintah dalam menunda penyelesaian masalah tersebut adalah karena penolakan mayoritas masyarakat terhadap isu penutupan gereja, maka hal tersebut sangat tidak sejalan dengan nilai-nilai yang tertuang didalam Pancasila. Pancasila bertujuan untuk memberikan keadilan bagi setiap masyarakat, ketika Indonesia perlu saling menjaga rasa persatuan diantara masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Saya rasa ada perbedaan yang sangat besar antara nilai kesetaraan dengan memberikan pihak mayoritas dalam menentukan langkah kebijakan yang akan diambil pemerintah. NIlai kesetaraan memberikan kesetaraan dan perlakuan yang seimbang baik bagi mayoritas dan minoritas, dan bukan yang mayoritas yang berkuasa. Nilai-nilai kesetaraan inilah yang akan memberikan kesempatan yang sama besar bagi setiap entitas masyarakat untuk menikmati rasa kebebasan yang dimiliki setiap individu untuk menjalankan ibadahmya masing-masing. Dengan demikian, nilai kesetaran dan majority rule memiliki perbedaan yang begitu kontras. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat Indonesia sangat perlu meninjau kembali makna kehidupan kebersaman dalam perbedaan. Sebagai masyarakat Indonesia, jangan sampai nilai kesetaraan dan keadilan dicampuradukkan menjadi satu, sehingga menciptakan budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

 

Kasus Tolikara