Membangun Toleransi Umat Beragama di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo

Indonesia merupakan salah satu negara yang multikultural dengan berbagai macam agama, budaya, suku, etnis, ras dan bahasa yang beragam atau disebut juga dengan "mega cultural diversity" . Menjadikan Indonesia salah satu negara yang sangat rentan dengan berbagai konflik. Menurut Kamaludin konflik adalah segala sesuatu interaksi pertentangan antara dua pihak atau lebih. 

Konflik juga mencakup tingkah laku yang terlihat jelas dari berbagai bentuk perlawanan halus, terkontrol, tersembunyi, tak langsung maupun bentuk perlawanan terbuka.

Dalam sejarahnya, umat muslim pernah memiliki dua kodifikasi yang cukup memberikan gambaran tentang Hak Asasi Manusia. 

Kodifikasi ini yakni The Universal Islamic Declaration of Human Rights yang dirumuskan oleh Islamic Council Eropa pada tahun 1981 yang digelar Paris dan Cairo Declaration of Human Rights in Islam yang dideklarasikan oleh Organisasi Konferensi Islam pada Agustus 19901. Dalam beberapa pandangan negara- negara Islam pada umumnya. Hak Asasi Manusia (HAM) Barat dianggap tidak sesuai dengan pandangan ajaran Islam yang telah   ditetapkan   oleh Allah SWT. 

Padahal ajaran tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam telah ada sebelum dokumen PBB lahir . Pada Hakikatnya   HAM   yang berkembang di   dunia Islam dan HAM yang berkembang di   dunia barat tidak terlalu mengalami beberapa perbedaan yang mencolok. Keduanya sama-sama mendukung tentang konsep penghormatan kepada Hak Asasi Manusia. 

Tentunya tidak memandang diskriminasi ras, agama, gender, maupun atribut lain. Karena Hak Asasi Manusia sudah melekat sejak lahir sebagai anugerah dari Allah SWT maupun bagian dari hasil pemikiran filosofis manusia.

Secara etimologis, toleransi berasal dari bahasa Inggris, toleration. Toleransi merupakan sikap membiarkan orang lain untuk dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingannya. Sedangkan toleransi beragama artinya masingmasing umat beragama membiarkan dan menjaga suasana kondusif bagi umat atau pemeluk agama lain untuk dapat melaksanakan ibadah dan agamanya tanpa dihalang-halangi oleh siapapun.

(Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 dilanjutkan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 yang membenturkan isu agama dengan politik yang membuat masyarakat Indonesia hampir terseret ke persoalan isu agama. 

Sebelumnya menurut survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2010 kasus intoleransi di Indonesia cenderung menurun namun kembali meningkat pasca 2017 dengan intoleransi   religious-cultural cenderung meningkat terutama dalam hal pembangunan rumah ibadah.