Pembenahan Sistem Migas dan Pemberantasan Korupsi Secara Holistik

Bebarapa aspek inti penyebab harga BBM liar tak terkendali, antara lain:

1.Penggunaan BBM yang tak terkendali dengan pertumbuhan jumlah pemilik kendaraan bermotor yang juga tak bisa dibendung.

2.Permainan jahanam dari  mafia migas yang benar sangat keterlaluan, yanag mempermainkan harga semaunya demi membuncitkan perut sendiri, dan berdampak sangat menyengsarakan rakyat.

3.Subsidi BBM yang sangat tidak tepat sasaran, karena 70% subsidi dinikmaati orang kaya yang jumlahnya hanya + 10%, dan 30% untuk wong cilik.

4.Tidak ada regulasi yang jelas dari sistem transportasi masal, sehingga sistem transportasi Indonesia paling kacau balau, tiap hari hampir di seluruh kota besar terjadi kemacetan. Ditambah lagi arus lalin saat libur panjang (Natal/Tahun Baru dan Lebaran) semua jalur darat laut dan udara sangat padat.

5.Kepengurusan sistem perizinan yang berbelit dan berkepanjangan karena banyaknya “meja” birokrasi yang harus dilalui. Sehingga menyebabkan biaya menjadi sangat besar, yang menyebabkan investor enggan atau terhambat jika akan membangun eksplorasi dan eksploitasi sumur-sumur pengeboran baru.

6.Korupsi yang sistemik sehingga sangat sulit diberantas sampai ke akar-akarnya. Disebabkan tidak adanya goodwill yanag sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mencegah atau memberantas tindak korupsi. Mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif semua sudah ikut bermain menjadi tikus-tikus jorok yang rakus melahap uang rakyat. Hampir tiap hari media massa menayangkan pelaku kejahatan kemanusiaan tindak korupsi mulai dari para menteri, anggota DPR, polisi, dan hakim MK. Tragis sekali.

Solusi Revolusi? Harus dimulai dari mana? Jika mulai dari akar sampai ujung daun dan buah sudah rusak dimakan hama. Petani tentu tidak lagi bisa berpikir panjang, kecuali pohon itu harus ditebang dan dibakar habis. Apakah menunggu rakyat harus melakukan mosi tidak percaya lagi terhadap pemerintah dengan melakukan revolusi besar-besaran secara total? Rakyat sudah gemas dan sangat marah, karena negara telah lalai dalam menyejahterakan dan memakmurkan rakyat secara berkeadilan. Indonesia tidak kurang orang-orang pintar. Indonesia juga tidak kurang orang-orang hebat dalam beragama. Tetapi, mengapa Indonesia dicap sebagai bangsa terkorup di dunia? Apa dan siapa yang salah? Beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-JK, antara lain:

1.Membatasi pemakaian BBM dan membatasi jumlah kendaraan dengan cara membangun sistem transportasi umum massal yang megah, mewah, dan sangat murah. Untuk pelajar/mahasiswa digratiskan, untuk penumpang umum semurah mungkin dengan sistem pembayaran melalui Elektronik Buyer. Cabut total subsidi BBM dan dialihkan untuk kebutuhan rakyat yang paling urgen (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, kelautan, transportasi umum massal, dll).

2.Pangkas birokrasi kepengurusan perizinan, agar banyak investor yang  mau tanam modal di Indonesia terutama untuk membangun sumur-sumur bor baru.

3.Berantas tuntas korupsi. Korupsi sistemik yang terjadi puluhan tahun di kementerian ESDM dilakukan oleh para mafia yang super jenius, yang telah merugikan ribuan trilyun uang negara merupakan tindak koruspi yang terbesar. ESDM adalah  lembaga kementerian yang paling“basah“. KPK telah melakukan langkah kecil dengan menjebloskan Rudy Rubiandini ke penjara, dan telah meningkatkan status dari saksi menjadi tersangka kepada menteri ESDM Jero Wacik karena terbukti melakukan korupsi 9,9M. Rakyat sangat berharap mahakaarya KPK dalam memberanatas tuntas korupsi sistemik di ESDM.

4.Mambangun Sistem Pendidikan Indonesia yang tepat dan berkeadilan, dengan membangun mental dan karakter yang kuat. Hal ini pernah diungkapkan Jokowi-Jk saat kampanye pilpres, yaitu Revolusi Mental melalui pendidikan karakter di SD 80%-20%, SD 60%-40%, dan SMA/SMK 40%-60%. Guru adalah mesin produksi pendidikan, maka harus ditingkatkana kualitas dan kesejahteraan secara signifikan.

Rekyat berharaap banyak kepada presiden terpilih Jokowi-JK, untuk meletakkan dasar sistem pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, keberpihakan kepada kebutuhan raakyat. Agar pemerintahan baaru yang akan datang pasca Jokowi-JK, bisa melanjutkan pembangunan yang jauah lebih efektif dan efisian serta optimas dengan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.