 Ilustrasi : www.kaskus.go.id
Kasihan juga Fahri Hamzah.  Telah menempuh karier politik selama 20 tahun berakhir dengan nestapa.  Nasi sudah menjadi bubur, namun jangan kuatir masih ada acara menanak nasi jilid dua.  Dunia belum kiamat demikian tutur tetua ketika memberi semangat kepada korban pendzhaliman. Dari sisi Fahri pasti istilah pendzaliman itu pas banget  karena tanpa ujuk ujuk kata orang sunda kog tiba tiba petir menyambar.  Bukankah sunatullah mengajarkan selalu ada tanda sinaran kilat berkelebat di angkasa dahulu sebelum datangnya dentuman petir.
Dari sisi Petinggi PKS semua keputusan katanya sudah benar.  Namun menurut awak sebagai pengamat budaya rasanya kurang bijak keputusan yang di ambil Pimpinan PKS.  Bolehlah dikatakan kejam karena memecat Fahri bukan saja dari jabatan strategis Wakil Ketua DPR RI namun lebih ganas lagi di pecat dari keanggotaan PKS.  Masa' sih sampai demikian, memang Fahri terlibat tindak pidana berat. Kalau begitu bagaimana proses penunjukan Fahri sebagai Wakil Ketua DPR ketika itu. Apakah pimpinan bisa 'ngeles bahwa penunjukan Fahri sebagai Wakil PKS di kursi Pimpinan DPR adalah keputusan cacat ? Bagaimana pula dengan jasa jasa Fahri mengangkat nama baik PKS di masa masa lalu ?.
H. Fahri Hamzah, S.E. (lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 10 Oktober 1971; umur 45 tahun) adalah seorang politikus Indonesia dari Nusa Tenggara Barat yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sejak tahun 2014. Fahri tercatat pernah menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Mataram pada tahun 1990 hingga 1992. Dia tidak melanjutkan kuliahnya di Unram dan memilih masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1992.[1] Di UI-lah kegiatan aktivisnya berkembang. Ia menjadi ketua umum Forum Studi Islam di fakultasnya, dan juga tercatat pernah menjadi ketua departemen penelitian dan pengembangan di senat mahasiswa universitas periode 1996-97.[1](wikipedia)
Seiring bergulirnya Reformasi pada 1998, Fahri yang aktif di organisasi-organisasi mahasiswa Islam di Jakarta turut membidani kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang, dan menjabat sebagai Ketua I pada periode 1998-1999.[2] Ia ikut serta mengorganisir gerakan-gerakan melawan rezim Orde Baru bersama KAMMI. Bahkan, setelah jatuhnya Soeharto, ia bersama gerakannya tetap mendukung presiden baru B.J. Habibie, meskipun sebagian besar mahasiswa saat itu mulai menentang Habibie yang dianggap tidak berbeda dengan pendahulunya.[3] (wikipedia)
Ya sudahlah nasi sudah menjadi bubur, sekarang PKS harus menanak beras lagi pada kesempatan Islah. Ada sedikit ilustrasi sejarah terkait kenakalann kader parpol. Seandainya The Foundig Fathers masih bisa bicara ketika menyaksikan tragedi ini, tentu Bapak Bapak Nasional ini mengelus dada 3 kali.  Elusan dada Tokoh Nasional pertama, kog sebegitu banget hukuman ke Fahri, apa tidak ada alternatif lain.  Elusan dada Para Pendahulu  ke dua, ya mbok jangan di pecat , tapi di lengserkan saja dari jabatan Wakil Ketua DPR.
Nah apa elusan dada The Faunding Fathers  ke - 3.  Sebagai Bapak Budaya Negara  yang mengayomi dan mengawal sila kedua Pancasila : Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Para Almarhum pasti akan sangat kecewa seandainya usul Beliau Beliau di tolak. Apa usulan Bijak Pemimpin Nasional terkait masalah Fahri atau masalah kader partai yang mbalelo ?
Sederhana saja.  Menjatuhkan atau menggeser seseorang itu tidak dilakukan secara frontal.  Justru untuk memindahkan seorang kader dari satu kedudukan biasanya di pakai jurus melepas buhul mengangkat awan.  Apa makna sejati dari jurus itu.  Begini : Seseorang yang sudah berkiprah di partai puluhan tahun kalaupun ada salah salah sedikit, boleh di lengserkan, namun beri dia jabatan yang lebih prestise  namun dengan kewenangan terbatas.  Malah petuah Tetua Purbakala mengatakan berikan dia jabatan yang lebih tinggi.  Artinya membanting itu jangan ke aspal tetapi bantinglah Fahri  ke kasur empuk.
Kongkritnya Jabatan apa yang prestise dan pantas untuk Fahri. Tentu saja jabatan terhormat yaitu Ketua Majelis Suro.  Dapat di pastikan Fahri tidak akan menolak jabatan kehormatan paling tinggi di partai.  Inilah jurus win win solution. Petinggi PKS senang Fachri juga suka.  Keleluasaan dan kebebasan Fahri bisa dikekang khususnya tentang hal hal di luar jabatan Ketua Majelis Suro. Artinya dalam jabatan itu secara internal Fahri bisa  membina kader kader muda menjadi pimpinan partai yang berani bersuara.  Fahri akan mencontohkan akhlak mulia di posisi terhormat itu. Keuntungan kedua Fahri tidak akan lagi bicara di luar konteks yang katanya sangat menganggu kenyamanan Bapak Presiden Indonesia.
Point yang ingin saya sampaikan disini adalah bahwa PKS sebaiknya berpikir 7 kali lagi sebelum benar benar memecat Fahri. Silahkan merenung sampai sedalam dalamnya, bahwa Partai ini jangan sampai terpecah belah. Apalagi kalau nanti Partai dipermalukan atas putusan Pengadilan yang memenangkan Fahri.  So mari surut kebelakang.  Angkat Fahri menjadi Ketua Majelis Suro maka semua akan kembali normal ke Khithah sesuai dengan maksud dan tujuan para pendiri PKS.
Salamsalaman
TD
Â
