Mohon tunggu...
Thamrin Dahlan
Thamrin Dahlan Mohon Tunggu... Guru - Saya seorang Purnawirawan Polri. Saat ini aktif memberikan kuliah. Profesi Jurnalis, Penulis produktif telah menerbitkan 24 buku. Organisasi ILUNI Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Mott Menulis Sharing, connecting on rainbow. Pena Sehat Pena Kawan Pena Saran

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Pak Anies Mengubah Nama Jalan Warung Buncit Bukan Prioritas

1 Februari 2018   20:37 Diperbarui: 1 Februari 2018   20:46 580
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Anies Baswedan  patut bersyukur bersebab apapun yang dikatakannya dalam  kapasitas  seorang Gubernur selalu mendapat tanggapan. Tanggapan tersebut bisa positif dalam artian mendukung bisa juga tanggapan negatif dari para pihak yang  acapkali nyinyir terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Khusus  Ibukota Jakarta. 

Secara nalar rasa bersyukur itu perlu di wujudkan  dalam bentuk  lebih berhati hati ketika berucap atau memberikan  pernyataan di area  publik tentang kebijakan baru.

Seperti diberitakan Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta  Anies Baswedan mengatakan rencana pergantian nama Jalan Warung Buncit  menjadi Jalan Jenderal AH Nasution di Jakarta masih sebatas wacana.  Menurut dia, pengubahan itu tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.  

"Wacana pergantian nama ruas jalan sebatas wacana. Proses pergantian  nama tidak sederhana, jadi jangan dibayangkan proses cepat eksekusi,"  ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Contoh palingh Facktual ketika  Anies Baswedan akan mengganti nama Jalan Warung Buncit menjadi Jalan AH  Nasution. Ternyata apa yang di ungkapkan Gubernur itu memiliki latar  belakang tersendiri bukan murni inisiatif Anies.  P

asalnya ada permohonan dari keluarga Besar Jendral Abdul Haris  Nasution agar di abadikan peran sejarah dalam bentuk nama jalan. 

Anies  tidak sendirian, beliau memiliki anak buah sesuai dengan peran dan  fungsi masing masing. Seharusnya setiap kebijakan atasan melalui pola  komunikasi tansparansi di dukung oleh aparat birokrat Jakarta sebagai  bentuk loyalitas dan dedikasi anak buah kepada atasan. 

Oleh karena itu  agar Anies tidak kerepotan menangkal dan menjelaskan setiap kebijakann  maka di perlukan seorang juru bicara. Katakanlah ada Biro Hubungan  Masyarakat yang menjadi corong Pemda Jakartta guna menjelaskan atau  menangkis setiap berita hoaks terkait kebijakan Gubernur.

Warga  Jakarta semakin cerdas namun sebagain oknum belum pada tahapan  kematangan emosi. Tanpa mendengarkan atau mengetahui secara keseluruhan  kebijakan Gubernur mereka langsung saja mengeluarkan pendapat. Terkadang  pendapat itu aneh aneh cenderung menyerang Anies dan Sandi.

Belajar  dari pengalaman 100 hari ada baiknya Anies dan Sandi hemat memberikan  pernyataan yang sifatnya masih wacana. Lebih di baik disimpan dulu  rencana rencana membuat perubahan sembari memperhitungkan bagaimana  reaksi masyarakat tentang kebijakan baru. 

Memang terkadang niat baik  melakukan sebuah perubahan tidak selalu mendapat tanggapan baik apalagi  dari reaksi negatif para pihak yang sejak awal secara emosional tidak suka  kepemimpinan Gubernur baru.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun