Sumber : kompas.com
Menjelang pendaftaran Calon Kepala Daerah di awal pekan 2018 Partai Politik mengumumkan secara resmi jagoan untuk maju di Pilkada 2018. Parpol besar memiliki kursi dominant di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kekuatan mengajukan Calon Kepala Daerah. Sedangkan Parpol kelas dua tahu diri sehingga mendapat jatah jabatan wakil pun tidak masalah.
Pilkada 2018 adalah simulasi pertarungan Pemilihan Presiden 2019. Betapa tidak Propinsi dengan jumlah pemilik suara terbanyak di Indonesia ada di Pulau Jawa. Oleh karena itu Pilkada Jawa akan menjadi tantangan sekaligus peluang  bagi parpol apakah berhasil atau gagal memperoleh suara tertinggi  di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Inilah pertaruhan demokrasi sebenarnya untuk merebut suara rakyat guna mengusung Presiden 2019 - 2024
Semakin banyak pilihan Pasangan Kepala Daerah di masing masing Propinsi maka semakin menunjukkan demokrasi bergerak. Â Bergerak dalam artian distribusi perebutan kekuasaan tidak tertumpu pada satu atau dua kekuatan politik saja. Â Rakyat kini tinggal memilih kemana suara akan di berikan sesuai dengan informasi dalam kampanye terlepas dari sosok kandidat yang sudah popular atau baru muncul di permukaan daerah masing masing.
Seperti di beritakan  KOMPAS.com - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, TB Hasanuddin dan Anton Charliyan, tak khawatir dihantam isu suku, agama dan ras dalam putaran pemilihan kepala daerah. Keduanya optimistis dapat merangkul berbagai lapisan masyarakat di Jawa Barat, khususnya penduduk yang mayoritas beragama Muslim.
"Catat ya, kami orang Islam sejak kami lahir, saya sudah 63 tahun dan kangAanton sudah 57 tahun, jadi jangan mempermasalahkan keislaman kami," kata TB Hasanuddin di Kantor DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (7/1/2018).  Apalagi, menurut Hasanuddin, dia dan Anton Charliyan sama-sama lahir di Jawa Barat. Keduanya juga pernah bertugas di Jawa Barat, sehingga mengenal dengan baik seluk-beluk di Jawa Barat. Sementara itu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri resmi mengusung  Inspektur Jenderal Safaruddin sebagai calon gubernur Kalimantan Timur.  Sejak 2015, Safaruddin menjabat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan  Timur.
Posisi sebagai Putra Daerah nampaknya menjadi kekuatan tersendiri bagi paslon tertentu. Â Kekuatan itu berangkat dari anggapan bahwa rakyat lebih mempunyai hubungan emosional dengan orang sekampung halaman dibanding paslon bukan putra daerah. Â Variabel penentu selain putra daerah tentu terletak pada rekam jejak paslon. Rekam jejak bukan saja prestasi di area birokrasi tetapi apakah ada catatan hukum sang calon untuk dijadikan pertimbangan pemilik suara.
Pilkada 2018 diwarnai  paslon dari mantan Perwira Tinggi TNI/ Polri pada Propinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku.  Dapat dipastikan motivasi meneruskan dharma bhakti di kancah Birokrasi Pemerintahan Daerah didorong oleh keinginan berbuat lebih banyak untuk kemajuan pembangunan daerah masing masing.  Tentu saja keputusan meninggalkan Pangkat dan Jabatan Strategis di TNI/Polri seperti Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) telah melalui pertimbangan matang dengan resiko menang atau kalah.
Seperti dilansir KOMPAS.com - Partai  Nasdem resmi mengusung pasangan  Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah atau Ijeck sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2018. "Iya, Nasdem hari ini dan Golkar sudah menyerahkan P.1-KWK kepada Edy  Rahmayadi dan Musa Rajekshah. Kami sudah memberikan dukungan formal,"  kata Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate, saat dihubungi  Kompas.com, Jumat (5/1/2018). Sementara itu PDIP resmi mengusung Komandan Korps Brimob Irjen Murad Ismail sebagai  cagub di Pilkada Maluku 2018. Polri mengatakan Murad harus mundur dari  Polri atau mengajukan pensiun dini.
Ketika Parpol telah menetapkan Paslon  dan persyaratan KPU telah terpenuhi maka mesin politik mulai dihidupkan.  Paslon tentu akan mengeluarkan segala daya upaya dalam strategi focus pemenangan baik sebelum kampanye resmi maupun pada kesempatan kesempatan silaturahim dengan pemilik suara. Rakyat akan melihat dan menilai  penampilan masing masing paslon dari ketulusan niat.  Jabatan Kepala Daerah adalah prestise sekaligus lahan untuk berbuat lebih banyak membangun daerah.  Setelah itu Parpol kembali kepada fungsi aslinya yaitu hanya sebagai kendaraan politik.
