Selasa,  19 Desember 2017 awak setengah terpaksa mengurus Pajak Bumi Bangunan  (PBB). Bukan karena tidak mau bayar pajak tetapi  rasanya koq enggan datang ke Kecamatan berdasarkan pengalaman pernah  dilayani seadanya oleh petugas berseragam coklat Pemerintah Daerah  Jakarta. Mau rasanya transaksi online guna menghindari tatap muka, tetapi awak terpaksa datang terkait mendapatkan informasi balik nama kepemilikan tanah bangunan.
Sudahlah dengan setengah berat hati awak berangkat juga. Berangkat ke  Kantor Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur di Jalan Raya Bogor persis  disamping  SMP 49 yang terkenal itu. Berseragam olahraga lengkapdengan sepatu kets, awak berjalan kaki menyelusuri perumahan BHP terus ke Komseko, simpang  heks dan pukul 09.30 WIB akhirnya tiba di gedung lantai 4 tempat warga berurusan  segala macam.
Tampak  di lantai satu petugas penerima tamu tersenyum sambil ngobrol dengan  Satpol PP.  Terlihat pula warga yang sedang mengambil jatah raskin  di bawah tangga. Tidak banyak sih hanya 3-4 orang saja. Untung saja  badan sudah berkeringat jadi tak begitu berat mengangkat tubuh tambun  ini ke lantai 3. Maklum, no lift man.
Ruang  pelayanan publik khusus urusan PBB lumayan nyaman. Ada AC, TV dan tempat duduk elok dan kuat. Awak mengisi daftar hadir sekaligus bukti antrean.  Hanya ada 4  warga di ruangan dan satu Ibu petugas. Sembari menunggu seperti biasa warga berkomunikasi ponsel. Awak nak ajak ngobrol tanya sana sini tentang PBB. Maunya sok ramah tapi tak terlaksana, jadilah ikut ikutan update status media sosial.
"Ya Pak Thamrin,  penghapusan denda atas PBB sudah disetujui, ini berkasnya silahkan  tanda tangan tanda terima selanjutnya Bapak dapat melunasi di Bank DKI  lantai 1." Kemudian beliau menjelaskan mekanisme dan persyaratan balik nama kepemilikan tanah bangunan. Tampaknya PNS ini menguasai sekali permasalahan  yang awak tanyakan sehingga tanpa banyak tanya urusan pun selesai.Â
UIhf  hanya satu kalimat lengkap sudah urusan. Great. Awak terkesima begitu  pula Ibu-ibu yang giliran antre untuk mendapat pelayanan. Puas atas pelayanan publik cepat,  tanggap dan ringkas. Boleh juga momen ini di dokumentasi foto sebagai  alibi bahwa pelayanan publik PNS Jakarta khusus di tempat ini bisa  diandalkan.
Tentu  saja momen  good goverment ini tidak boleh digeneralisir bahwa  seluruh Pelayanan Publik Pemda DKI sudah cukup baik seperti yang awak rasakan. Perlu ada penelitian mendalam apakah sejak Bapak  Anies Sandi  menjabat ada perubahan paradigma pelayanan, atau memang sudah terjadi di era Bapak Ahok dan Djarot. Satu lagi selain warga menerima pelayanan ramah dan manusiawi, disini juga tidak dipungut bayaran dalam arti pelayanan publik gratis dan bebas dari pungutan liar seperti tertera  di dinding.
Salah satu indikator pelayanan publik memuaskan selain ruang kantor bersih ditemukan raut muka warga tersenyum tidak tegang. Perhatikan Ibu-ibu cantik berhijab, semua tersenyum manis.  Bukan pula  karena Ibu-ibu akan awak foto tetapi demikianlah suasana di ruang  tersebut bersebab  tidak ada petugas yang garang dan seram. Coba saja kalau ada  petugas melotot, jutek dan manyun maka otomatis warga ber reaksi ikut ikutan kecut so pasti  tidak betah.
"Saya bekerja Lillahi Taaala dan menikmati pekerjaan  serta  melaksanakan tugas sepenuh hati,"  ujarnya