[Resolusi 2017] Berharap Tidak Terjadi Revolusi Rakyat, NKRI Harga Mati

Komunikasi Politik

Salah satu pola komunikasi terbaik selama tahun 2016 dilakukan oleh Polri.  Kapolri Tito Karnavian berhasil melaksanakan komunikasi politik dengan GNPF MUI ketika ada rencana Shalat Jumat di area publik  tanggal 2 Desember 2016.  Kesepakatan melaksanakan Shalat Jumat di kawasan Monas merupakan bagian dari pola preemtif dan preventif Polri. Sejarah membuktikan berkumpulnya jutaan orang pada satu waktu dan tempat ternyata tidak menimbulkan kekisruhan massal. Pola komunikasi effektif  membuahkan hasil terbaik ketika pelaksanaan aksi bela Islam 3 berlangsung dengan damai tanpa menimbulkan benturan fisik antar rakyat dengan aparat.   Hal hal seperti inilah yang harus terus menerus dilakukan Pemerintah agar dialog kepada semua pihak dilakukan dalam rangka mengakomodasi aspirasi rakyat.  http://www.kompasiana.com/thamrindahlan/tito-karnavian-menunjukkan-kelasnya_583cd809549373a10cea85bd

 Inti permasalahan Negara kita adalah ketepurukan bidang ekonomi. Pemerintah berkuasa harus bekerja keras memperbaiki ekonomi rakyat.  Kata orang bjiak zaman dulu, “Selama unjuk rasa kampong tengah belum bisa teratasi maka semua persoalan tidak akan pernah selesai. “ Kampong tengah di defenisikan sebagai perut atau lambung.  Perut lapar akibat tidak ada asupan  makan akan membuat sebagian oknum rakyat berubah perilaku.  Mempertahankan hidup dalam ekonomi sulit tak terbantahkan mempunyai hubungan sangat erat dengan kriminal.

Ketergantungan ekonomi kepada negara lain lambat laun harus segera di kurangi.  Indonesia dengan 250 juta penduduk sebenarnya merupakan konsumen terbaik untuk pemasaran produk  Jadi apabila pemerintah memperbaiki sisten ekonomi rakyat dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri maka duit akan beredar dan berputar di dalam negeri.

Kendali Pemerintah

Ciinta produk dalam negeri tentu harus diringi dengan kualitas produk.  Tentu saja semua ini bisa terwujud apabila pemerintah berkuasa memberikan perhatian serius kepada ekonomi kerakyatan.  Lebih jauh dari itu keteladanan dalam menggunakan  produlksi dalam negeri harus di mulai oleh  persiden dan jajaran.  Ketika masalah perut sudah selesai dalam artian pengangguran semakin berkurang maka rakyat tidak mudah lagi terprovokasi kepada hal hal tidak berguna.  Rakyat akan kosentrasi kepada pekerjaan masing masing  dan mereka tampaknya tidak peduli lagi pada intrik politik.

Point yang ingn saya sampaikan disini adalah agar  pemerintah kosentrasi  memulai dari aspek ekonomi kalau ingin NKRI  ini tetap eksis.  Pembenahan ekonomi hendaknya seiring dengan pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat.  Permainan politik praktis jangan sampai melengahkan kosistensi  Presiden dalam membangun ekonomi rakyat.

Sekali lagi kendali pemerintah dalam mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa harus benar benar terjaga dari pemihakan kepada salah satu komponen.  Inilah bibit bibit perpecahan yang harus diberangus agar tahun 2017 bisa kita lewati dengan aman, nyaman dan sejahtera.  Dengan demikan maka Resolusi ini bukan berhenti hanya pada harapan dan doa saja namun kita melihat apakah pemerintah berkuasa benar benar paham dengan kerawanan situasi dan kondisi Indonesia saat ini.   

Salamsalaman
TD