Suasana Sidang Sengketa Kepengurusan Golkar di PTUN Jakarta (kompas.com)
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta hari Senin, 18 Mei 2015 pukul 14. memutuskan mencabut SK Menkumham. Hakim memutuskan menerima gugatan Golkar Munas Bali. Barangkali inilah akhir dari perseteruan Aburizal Bakrie ketika mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono.
Putusan Sela dikeluarkan Hakim PTUN pada tanggal 1 April 2015 lalu memerintahkan agar dilakukan penundaan pemberlakuan SK Kemenkumham dianggap belum Inkracht. Oleh karena itu ibarat pertandingan tinju 12 ronde maka Putusan Hakim hari ini dianggap sebagai pamungkas dari kekisruhan berkepanjangan sengketa kepengurusan Partai Golkar
Bisa jadi kader Golkar di tingkat Propinsi dan Kabupaten merasa lega dan bergembira menyaksikan Keputusan PTUN. Pilkada serentak bisa diikuti sembari menyiapkan kader terbaik Golkar untuk diunggulkan menjadi kandidat Gubernur atau Bupati / Walikota. Menindak lanjuti keputusan PTUN, seluruh kader di kewilayahan berharap Ketua Umum Gokar segera memberikan arahan organisasi terkait taktik dan strategi memenangkan Golkar di seluruh wilayah tanah air.
Kemenangan Kubu Munas Bali tidak terlepas dari kepiawaian Prof Dr Yusril Ihza Mahendra. Mantan Menkumham ini dengan segala pengalaman memberikan bantuan hukum khususnya terkait ke absahan SK Menkumham. Dari pihak penggugat mengajukan 3 orang saksi ahli yaitu mantan hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi Prof Laica Marzuki serta dua pakar hukum tata negara, yakni Margarito Kamis dan Irmanputra Sidin.
Sejarah Partai terkuat di era Orde Baru bisa jadi menjadi sejarah hitam, putih atau abu abu bagi Partai Golkar. Sejarah hitam tercatat apabila salah satu dari kedua kubu tidak menerima Putusan Hakim sebaliknya sejarah menjadi putih seandainya sikap legowo ada di pihak yang dikalahkan. Bagaimana dengan sikap abu abu artinya politik perseteruan akan berjalan terus sepanjang kecintaan kader kepada Golkar masih diselimuti oleh aura kekuasaan.
Komisi Pemilihan Umum hanya akan menerima pendaftaran Pilkada berdasarkan Putusan Hakim yang bersifat berkekuatan hukum tetap (inkracht). Seandainya pihak yang kalah masih berkutat pada niat banding atas putusan hakim maka yang dirugikan adalah Golkar sendiri. Tentu saja KPU tidak mau lagi menunggu karena Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Ada proses panjang pekerjaan KPU sebelum rakyat dipersilahkan mencoblos kartu suara bergambar kader Golkar.
Sejenak kita simak sejarah panjang jatuh bangun Golkar yang cukup mengagumkan. Walaupun di gembosi beberapa kali, Partai yang mempunyai ruh karya tetap eksis di pelataran dunia Politik Nusantara. Dimulai dari pecahan pertama menjadi Gerindra, kemudian kader golkar yang kalah di ajang seleksi membentuk pula Partai Hanura. Terakhir Surya Paloh hengkang dari Partai Beringin, membentuk ormas yang kemudian menjadi parpol bernama Nasional Demokrat (Nasdem). Kalau Golkar dibaratkan ban dalam mobil, maka kualitas ban itu boleh ditasbihkan ban bermutu kelas satu. Ditambal beberapa kali namun masih bisa dipakai untuk ngebut.
ARB beruntung Akbar Tanjung selalu bersama Golkar Munas Bali. Salut kepada Akbar Tanjung (AT), dedengkot murni Golkar yang menjadi “penambal ban.” Akbar Tanjung tetap menjaga benang merah “kekaryaan” walaupun sering dilanda badai. Badai terbesar terjadi sewaktu Reformasi 1998. Sebagai warisan peninggalan Orde Baru, Golkar tahu diri, secara perlahan memperbaiki citra partai. Hebatnya partai ini tidak bubar. Inilah kehebatan Akbar sebagai politikus andal tetap bertahan di bahan naungan pohon beringin yang satu. Kalaupun ada bujukan anak beringin lain AT tidak pernah tergoda.
Dengan keputusan PTUN ini maka berakhirlah kisruh internal Golkar. Gerakan memecah belah (de vide et impera) dari pihak luar partai tidak bisa dipungkiri telah menguras enerji kader beringin. Peran Pemerintah yang sedang berkuasa untuk membina kehidupan partai di tanah air seharusnya mengkondisikan kehidupan yang damai, sejahtera dan nyaman. Tetapi sebaliknya apabila pemerintah terlalu lebih jauh ikut campur maka istilah membina bisa jadi plesetkan menjadi membinasakan.
Sekali lagi kehadiran AT dalam posisinya sebagai pengawas dan pengawal Golkar yang dimaknai seorang penambal ban adalah kecintaan sejati. Mungkin inilah terakhir kali ban itu di gembosi, namun AT akan tetap berdiri kokoh di bahwa Pohon Beringin yang satu. Seharusnya para kader Golkar mencontoh sikap konsistensi AT, Beliau tidak tergoda kepada bujuk rayu kekuasaan, tidak mengeyampingkan cita cita murni Golkar. Menjaga benang merah perjuangan kekaryaan baik ketika berada dilingkup kekuasaan ataupun ketika diluar pemerintahan.
Selamat berorganisasi Golkar. Menang kalah hanyalah urusan kelegawaan dan kebesaran hati. Toh selama ini ARB dan Agung Laksono adalah Kader Golkar yang selalu kompak dalam menegakkan bendera partai. Selanjutnya merangkul sesama kader adalah suatu sikap terpuji.
Salam salaman
TD