[caption caption="dok. Pemkab Batang"][/caption]DI BAWAH komando Yoyok Riyo Sudibyo, Batang tak hanya “berkembang”. Melejit, malah. Setelah menyabet Bung Hatta Anti – Corruption Award (2015) baginya, Pemerintah Kabupaten Batang ditabalkan sebagai penerima sertifikat Standard International ISO 270001 dari ACS Registars United Kingdom England dalam hal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Ini kali kedua, tahun 2014 yang pertama.
Kabupaten Batang yang luas wilayahnya 788,64Km2 dan dengan warganya sebanyak 706.764 jiwa (2010). Penghargaan yang diterima Yoyok di Jakarta, Senin (29/2) itu menjadi sebuah pertanda. Bahwa Pemkab yang satu ini, yang sebelum dikomandoinya, bukan Daerah Tingkat Dua apa-apa. Amanah jabatan sejak 2012 itu disulap untuk melayani warganya secara total. Ia dikenal sebagai Bupati yang paling transparan.
“Informasi yang berharga dalam LPSE antara lain informasi peserta lelang, alamat, dan nilai penawaran. Kalau itu diperjualbelikan, apa jadinya,”kata Lead Auditor Perwakilan Indonesia ACS Registars UK, Daniel Primawanto.
Ya, apa jadinya? Itulah sebuah pertanyaan menohok bagi 508 kota/kabupaten negeri ini. Yang selama ini selalu umpet-umpetan dalam hal proyek dengan “sisa” uang Negara setelah digunakan untuk gaji para PNS-nya. Kisarannya, secara umum hanya “tersisa” 35 persen. Nah, dengan DAU (Dana Alokasi Umum) 641 milyar per 2013, Batang menjadi transparan. Maka tak mengherankan apabila Bupatinya yang bersih dianugerahi Bung Hatta Award – symbol Bapak Bangsa yang bersahaja dan bersih untuk urusan uang. “”Selama ini, kemampuan menjaga informasi itu yang dibangun Pemkab Batang,” imbuh Daniel Primawanto.
Bupati yang keluaran Akademi Militer, lalu berdagang dan kemudian menjadi Kepala Daerah Batang, mirip-mirip dengan Jokowi. Penampilannya bisa membuat orang kurang percaya. Sehingga ia pernah dikira bukan bukan bupati. Lelaki kelahiran Bandar, Batang 23 April 1972 ini sekarang membuktikan. Jiwa militer dan manajemen sipil diterapkan secara baik dan benar, bukan hanya slogan. Ia menjauhi untuk soal itu, dan soal penampilannya. “Saya ke Metro TV, masuk sudah pakai batik, naik mobil dan duduk di samping sopir. Tapi, pas sampai di sana, saya malah ditanya: Mana Bupatinya?” tuturnya soal kesalahpahaman itu.
[caption caption="Yoyok, bergambar bersama Risma (walikota Surabaya) dan Ahok (gubernur DKI Jakarta) saat menerima Bung Hatta Award (foto:Kompas.com)"]
Tak apa. Karena ia memang tidak menjadi Bupati untuk popularitas dan pencitraan. Ia legowo melayani rakyatnya sepenuh hati dan secara terbuka. Sehingga ia dalam memimpin Batang menjadi Kabupaten satu-satunya di negeri ini yang menerima penghargaan soal transparansi ISO 270001 ini, selain Pemkot Surabaya (lewat walikota Tri Risma Harini) dan Pemprov Jawa Barat (lewat Gubernur Aher).
“Menjadi bupati merupakan pengalaman paling dahsyat dalam hidup saya. Ini jauh lebih sulit dibandingkan saat saya menjalankan operasi militer,” ujarnya seperti dikutip KOMPAS, Kamis, 5 November 2015.
Yoyo, mungkin ketika awal menjadi bupati ibarat menegakkan benang basah. Di mana bupati yang digantikannya terseret masalah hukum, persisnya korupsi. Namun dengan gayanya yang entengan – padahal ia seorang (mantan) perwira yang dididik secara disiplin “komando”.
Yoyok dan Pemkab Batang kian menjadi ikon sebuah daerah yang terpuji dalam soal “bagi-bagi proyek” dan layanannya. Ini yang mestinya tumbuh di daerah lain. Tidak bersembunyi dengan laporan yang penuh rekayasa. Dan kasak-kusuk dengan orang legislator pusat untuk bisa mendapatkan DAU yang besar. Lalu memberi uang rente kepada Wakil Rakyat di Senayan. Dan dalam mengelola di daerah tidak transparan. Lepas dari janji-janji ketika kampanye untuk menjadi Kepala Daerah. ***
foto: Kurnia Sari Aziza/Kompas.Com