Realita Pembangunan Infrastruktur yang Timpang di Indonesia

Joko Widodo berujar bahwa infrastruktur bagian penting pembangunan kebudayaan. Kata-kata mantan presiden Indonesia ke-14 Indonesia itu menegaskan betapa pentignya pembangunan infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi, dispartasi harga, kesenjangan kesejahteraan, bahkan produktivitas. Pembangunan infrastruktur yang merata menandakan keberhasilan suatu negara dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi persoalan penting dalam pembangunan infrastruktur yang merata. Banyak proyek yang terhenti atau tidak berjalan optimal karena minimnya komunikasi dan sinergi antara berbagai pihak yang terlibat. Dalam hal ini, pemerintah perlu memperkuat mekanisme perencanaan dan pengawasan untuk memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, tanpa mengorbankan kebutuhan daerah lain.

Indonesia merupakan negara yang memiliki ribuan pulau. Tapi, masalahnya, apakah pembangunan infrastruktur di Indonesia hingga saat ini sudah merata? Hal ini secara langsung diakui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dalam sebuah webinar pada 21 Agustus 2020. Menurutnya, ketimpangan pembangunan infrastruktur masih terlihat, terutama di wilayah-wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kemiskinan, pengangguran, dan tindakan kriminal lainnya yang seringkali terjadi juga merupakan dampak dari Pembangunan infrastruktur yang tidak merata.

Penting pula untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Setiap daerah memiliki karakteristik unik, baik dari segi geografis, sosial, maupun ekonomi, yang memengaruhi prioritas infrastrukturnya. Misalnya, daerah kepulauan seperti Maluku membutuhkan akses transportasi laut yang memadai, sementara wilayah pegunungan di Papua memerlukan jalur darat yang aman dan terjangkau. Dengan pendekatan yang lebih spesifik dan berbasis data, pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di setiap wilayah.

Contoh yang dapat dirasakan dengan nyata misalnya pembangunan fisik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tahun 2018 yang sangat masif dan menunjukkan arah pertumbuhan yang mirip dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pemerintah tidak melakukan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran kabupaten kota di Provinsi NTB.

Pemerintah seolah merasa sah saja untuk melakukan pembangunan infrastruktur di pusat-pusat pertumbuhan baru, dengan berbagai macam alasan, seperti keberlanjutan ekonomi yang dirasa akan melaju lebih pesat, peningkatan sektor pariwisata, dan sebagainya. Bahkan, masyarakat perlu memposting foto dan video di media massa hingga viral untuk pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur yang merata di suatu daerah. Ironisnya, pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur tersebut hanya untuk memperbaiki nama baik yang sudah tercoret di depan publik, bahkan tidak jarang kualitas yang diberikan jauh dari kata layak. Contohnya adalah mutu aspal yang kurang baik dalam pembangunan jalan raya, sehingga dalam kurun waktu beberapa hari perbaikan banyak jalan yang telah kembali berlubang.

Pemerintah perlu menyadari bahwa keberlanjutan ekonomi tidak hanya berasal dari pusat-pusat pertumbuhan baru, tetapi juga dari pemerataan infrastruktur di wilayah lain. Investasi infrastruktur di daerah pinggiran, meskipun tidak selalu memberikan hasil instan, akan menciptakan pondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa tantangan pemerataan pembangunan infrastruktur juga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan prioritas kebijakan. Pemerintah sering kali dihadapkan pada dilema, apakah akan memusatkan anggaran pada proyek-proyek besar yang langsung terlihat dampaknya, atau mendistribusikan sumber daya secara merata ke seluruh pelosok negeri. Dalam kondisi ini, pengambilan keputusan yang berpihak pada keadilan sosial menjadi kunci untuk memastikan tidak ada daerah yang tertinggal hanya karena dianggap kurang strategis.

Pusat pertumbuhan baru memiliki potensi besar untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, agar dampaknya benar-benar positif, pembangunan harus direncanakan dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya memusatkan keuntungan di wilayah tertentu, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat luas, termasuk mereka yang tinggal di wilayah sekitarnya. Dengan langkah-langkah kolektif ini, Indonesia dapat menjadi negara yang benar-benar adil dan merata, di mana pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga alat untuk mencapai kesejahteraan bersama.