Pada saat penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 silam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 187.781.884 orang.Â
Rinciannya, 185.732.093 pemilih dalam negeri dan 2.049.791 pemilih di luar negeri. Dari data tersebut disebutkan bahwa jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibanding pemilih laki laki.Â
Sebagai gambaran, jumlah lakilaki mencapai 93.787.162. Sementara, jumlah pemilih perempuan mencapai 93.994.722. Tentu saja angka ini merupakan potensi dan juga tantangan bagi kaum perempuan untuk bisa dan mampu menjadi kanal aspirasi bagi kaum hawa untuk menyuarakan kepentingan kaum perempuan di pentas politik nasional dan juga pemerintahan.
Berbicara terkait potensi politik kaum perempuan dalam pentas politik dan pemerintahan nasional saat ini, memang menjadi tantangan besar untuk mewujudkan jumlah keterwakilan kaum perempuan di parlemen dan juga yang menduduki posisi setara eselon satu di kementrian dan lembaga saat ini.
Di DPR RI jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif itu saat ini adalah 118 atau lebih kurang 20 persen dari total anggota DPR yang beranggotakan 575 orang. 118 anggota DPR RI perempuan itu berasal dari berbagai daerah pemilihan dan latar belakang partai politik. Saya sendiri berasal dari Partai Keadilan Sejahtera dan Daerah pemilihan Sumatera Barat 2.
Tentu saja menjadi pekerjaan rumah dan tugas kita bersama untuk menaikkan angka keterwakilan perempuan di parlemen menjadi setidaknya sesuai dengan yang diisyaratkan undang undang menjadi 30 persen. Namun demikian jauh lebih penting saat ini adalah meningkatkan kapasitas anggota DPR/DPRD agar mampu aspirastif dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat di semua level lembaga perwakilan.
Keputusan politik untuk meratifikasi aturan terkait pemberian peran yang lebih besar kepada kaum perempuan sudah dilakukan oleh Pemerintah RI sejak tahin 1984 dengan terbitnya Undangundang Nomor 7 Tahun 1984 ini. Dengan keberadaan UU tersebut, Indonesia telah mengesahkan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Namun keberadaan aturan itu tentulah hanya bersifat instrumentalis semata, sebab pada kenyataannya, keterwakilan perempuan di pentas parlemen dan pemerintaha sangat ditentukan oleh kualitas dan kekuatan kaum perempuan dalam meyakinkan publik dan pemilih bahwa meski menyandang kodrat sebagai Ibu, kaum perempuan juga bisa dan mampu menjalankan peran dan fungsi yang jamak dijalanka oleh kaum Adam.
Ada banyak faktor pendorong saat ini yang dapat dijadikan sebagai penyemangat Kaum Hawa bahwa mereka juga mampu dan sudah banyak diberi kepercayaan untuk menduduki jabatan publik mulai dari anggota parlemen di tingkat nasional maupun daerah.Â
Disamping itu, di ranah pemerintahan beberapa posisi kepala daerah antara lain Bupati/Walikota hingga Gubernur juga sudah banyak dijumpai nama nama perempuan yang meduduki posisi tersebut. Belum lagi beberapa nama menteri juga adalah kaum perempuan dan menempati posisi menteri portofolio.
Kaum perempuan Indonesia patut berbangga hati dengan adanya nama semisal Retno Lestari Priansari Marsudi (Menteri Luar Negeri), Siti Nurbaya Bakar (Meneg Kehutanan dan LH) , serta Sri Mulyani Indrawati yang menduduki posisi sebagai Menteri Keuangan selama beberapa periode kepemimpinan di tanah air.
