Kita sudah merayakan kemerdekaan selama 68 tahun, berbagai persoalan bangsa masih saja terjadi. Tak ada satu masalah rasanya yang mampu diselesaikan hingga tuntas. Selain masalah korupsi dan kemiskinan, persoalan kelistrikan terus terbelenggu pada bangsa ini dan menjadi isu yang sangat urgen untuk dibicarakan. Pemadaman berjam-jam dalam sehari yang sudah berlangsung hingga awal Februari di Provinsi Bengkulu (Kompas, 15 Maret 2013), adalah salah satu potret kelam tentang kondisi kelistrikan di negeri yang berada pada titik tengah garis khatulistiwa.
Persoalan listrik yang kini terus melilit Tanah Air rasanya belum ada kepastian win solution dari pemerintah untuk mengantisipasinya.Berbagai identifikasi dan pemetaan masalah yang dilakukan oleh pengelola listrik negeri sebagai perpanjangan tangan pemerintah belum memberikan jaminan tentang eksistensi listrik di negara tidak lagi bermasalah. Tentunya, kondisi seperti ini akan membuat publik selalu bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya perencanaan yang dilakukan oleh para pengelola listrik dalam menuntaskan persoalan ini.
Ada dua nilai yang terkandung dalam pola identifikasi dan antisipasi permasalahan yang dilakukan oleh lembaga pengelola listrik kita yakni, perencanaan hanya sebatas penyelesaian tugas. Artinya, mereka membuat perencanaan sekadar terbebas dari tanggung jawab antara anak buah (pengelola) dan atasan (pemerintah). Kedua, perencanaan yang tidak realistis. Artinya, data yang divalidasi tidak akurat, hal ini terlihat ketika ada permasalahan pemadaman listrik,jawaban yang sering dikeluarkan oleh para pengelola listrik adalah pertumbuhan listrik tidak sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Argumen-argumen seperti itu tidak bisa menjadi alasan karena lembaga itu terbentuk bukan kemarin sore.
Kemampuan
Jika dibandingkan dengan kemerdekaan negeri jiran Malaysia, Indonesia yang lebih utama menikmati dan merasakan nikmatnya. Akan tetapi, kemerdekaan negara tidak dibarengi oleh kemerdekaan pada bidang kelistrikan.
Sebuah rumusan yang digagas oleh Badan perencanaan PLN bersama BPPT Nasional dalam memproyeksikan tentang kebutuhan daya listrik untuk masa 2003 sampai 2020 telah dilakukan, pemadaman di beberapa daerah masih saja terjadi. Perencanaan RUKN 2013 hingga 2050 kembali digagas dengan tujuannya yang sama. Indonesia diharapkan ke depan akan terbebas dari belenggu pemadaman.
Keraguan akan perencanaan ini mulai timbul dari benak saya akan. Keseriusan dan kapabilitas pengelola listrik bangsa ini dalam memerdekakan listrik patut dipertanyakan.Banyaknya proyek-proyek perencanaan ini hanya terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat.
Potensi
Tanah Air kita berada pada titik tengah garis khatulistiwa, tentunya ini sebuah anugerah sang pencipta yang patut disyukuri. Dengan kondisi seperti ini bangsa kita memiliki banyak potensi-potensi alam melalui sumber energi terbarukan yang bisa digarap untuk dijadikan alternatif solusi dalam memerdekakan persoalan kelistrikan yang tak pernah tuntas. Dari empat energi yang terbarukan itu, Indonesia adalah negara yang memiliki potensi panas bumi yang sangat besar dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.
Kurangnya penggarapan pada bidang ini menjadi permasalahan yang sangat subtansial dalam upaya membebaskan persoalan listrik yang dialami oleh rakyat.Adanya energi panas bumi, seharusnya menjadi keuntungan besar dalam bagi Tanah Air kita dalam memproduksi listrikyang selama ini masih mengandalkan bahan bakar minyak.
Adanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan integritas sangat menentukan keberhasilan pada penggarapan potensi sumber daya alam. Etos kerja dan nilai-nilai keikhlasan yang tertanam pada setiap individu pengelola listrik negara menjadi sebuah indikator untuk memerdekakaneksistensi kelistrikan di Indonesia.
Semoga dengan beberapa hal ini, kelistrikan di negara kita akan benar-benar merdeka, keluhan dan pemberitaan pemadaman tidak lagi terjadi di Tanah Air tercinta.
http://teukuaceh.blogspot.com/2014/01/kapan-listrik-negeri-ini-merdeka.html
