Muktamar Ikatan Dokter Indonesia XXXII 2025 dilaksanakan pada 12-15 Februari 2025 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ribuan dokter dari seluruh penjuru negeri akan berkumpul untuk membahas berbagai isu terkini dalam bidang kesehatan dan tentu saja  merumuskan arah masa depan organisasi.
Agenda 3 tahunan itu mengangkat tema "Membangun Soliditas dalam Beradaptasi Untuk Mewujudkan IDI yang Berkemajuan". Melalui tema tersebut, diharapkan dapat tercipta kekompakan, tanggung jawab, dan keteguhan dalam beradaptasi menjalankan tugas.
Selain itu, marwah IDI sebagai organisasi yang baik pun dapat terus terjaga. Dengan soliditas, tujuan untuk membangun kemajuan dan perkembangan dalam bidang kesehatan dapat tercapai dengan baik dan mudah.
Sebagai anggota IDI, Sekjend PP Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) dr. Taupan Ichsan Tuarita memberikan catatannya terhadap organisasi yang berdiri pada 24 Oktober 1950, itu. Organisasi yang menurutnya, sedari awal berdiri telah menjadi pilar utama dalam dunia kedokteran di Indonesia.
Dalam catatannya, dr. Taupan melihat IDI telah menjadi garda terdepan dalam menjaga standar profesi medis dan mengadvokasi kepentingan dokter. IDI juga berperan aktif dalam kebijakan kesehatan nasional. Meski memang dalam perjalanan panjangnya itu tidak lepas dari tantangan.
Salah satunya tentang wacana mengenai sistem kepemimpinan kolektif kolegial yang semakin menguat jelang Muktamar IDI 2025. Wacana ini sebagai tuntutan perubahan mendasar kepemimpinan. Menawarkan tata kelola kepemimpinan yang lebih demokratis, akuntabel, dan inklusif.
IDI dihadapkan pada suatu dilema. Meski sejatinya, wacana tersebut adalah satu lompatan yang baik. Mengapa IDI harus berubah? Begitu mungkin banyak yang bertanya. Lalu mengapa model kepemimpinan kolektif kolegial menjadi pilihan yang lebih baik?
Kepemimpinan Kolektif Kolegial Pilihan Lebih Baik?
Terkait pertanyaan itu, dr. Taufan memberikan pandangannya. Dikatakan, seiring berkembangnya zaman, dinamika dalam dunia kesehatan semakin kompleks. Semisal transformasi digital atau globalisasi kebijakan kesehatan. Belum lagi ekspektasi publik yang terus meningkat terhadap layanan medis.
Itu artinya, perkembangan-perkembangan tersebut menuntut organisasi profesi di bidang kesehatan seperti IDI untuk lebih responsif. Begitu juga dengan keputusan-keputusan strategis yang menyangkut masa depan profesi kedokteran tidak lagi bisa digantungkan pada satu sosok pemimpin saja.
