Masa Pemerintahan Jokowi Masih Ada Oknum Memanen PNS Muda

Suamiku dengan semangat bercerita kalau teman satu profesi di lingkungan sekolah yang Senin kemarin baru saja mendapat SK pengangkatan PNS dari Honorer Kategori 2 (K2) dari Bupati Kabupaten Cianjur mendapatkan "tekanan awal" di lingkungan kerjanya.

"Dipintai dana 3 juta rupiah untuk syukuran di tempat kerja baru oleh Puspindiknya!" demikian diucapkan suami menirukan kisah yang diceritakan temannya di sekolah.

Aku yang merasa belum mengerti kembali bertanya dari awal. Memang masalahnya apa?

Suami pun cerita supaya aku mengerti. Di sekolah tempat suami mengajar selama ini, ada 3 orang yang lolos tes CPNS Kategori 2. Senin kemarin, SK-nya baru turun setelah menunggu sekitar 7 bulan lebih. Dari 3 orang tersebut, dua menjadi tenaga pengajar, satu menjadi tenaga administrasi. Dua tenaga pengajar masuk golongan 3b sementara si tenaga administrasi masuk ke golongan 1 b dengan masa pengabdian kerja sekitar 20 tahun.

Nah, tempat tugas si tenaga administrasi ini, bukan di sekolah asal, melainkan pindah ke kantor puspindik kecamatan Pasirkuda. Di kantor pusindik inilah, teman suamiku yang menjadi tenaga administrasi baru itu "dimintai" uang untuk syukuran sebesar Rp. Tiga juta Rupiah. Katanya syukuran dia bisa diangkat PNS di lingkungan puspindik dengan menggelar acara makan-makan memotong seekor domba.

Yang  jadi masalah, si tenaga administrasi ini, tidak bisa menolak saat dimintai dana sebesar tiga kali lipat gaji PNS-nya --yang justru baru satu minggu dijalaninya-- ini. Entah dapat uang dari mana, sebisa-bisa memenuhi "permintaan" lingkungan kerja barunya biar bisa "diterima" di sana. Dan karena "dimintai" dana sebesar itu maka para guru di sekolah asal si tenaga administrasi ini bekerja membicarakan permasalahannya.

Aku baru mengerti persoalannya demikian setelah suami menjelaskan ulang. Mungkin oknum yang meminta dana tiga juta kepada PNS muda ini belum mendapat penataran "revolusi mental" yang di jaman pemerintahan baru Kabinet kerja saat ini justru sedang digadang-gadangkan. Bukannya oknum yang meminta dana dengan dalih apapun seperti kisah di atas itu tidak diperbolehkan?

Rupanya revolusi mental yang di pusat sudah digalakan dan menjalar, belum sampai ke pejabat di daerah. Apalagi daerah terpencil seperti Kecamatan Pasirkuda ini. Tapi aku yakin, lambat laun, oknum seperti itu akan kena revolusi mental juga demi membersihkan citra pemerintahan Kabinet Kerja Joko Widodo dan seluruh jajarannya hingga ke daerah, termasuk ke Pasirkuda. Meski aku tidak tahu, siapa yang akan melakukan revolusi mental terhadapnya, dan dengan cara apa...

Untuk teman suamiku yang baru saja mendapat SK tapi sudah dimintai dana 3 bulan gaji kedepannya dengan dalih untuk syukuran atas keberhasilan masuk di lingkungan puspindik Pasirkuda, sabar saja ya... Yakin, pejabat berwenang tidak akan diam, apalagi Tuhan... Pada waktunya, oknum itu akan kena batunya juga.