[caption id="attachment_355688" align="aligncenter" width="300" caption="Kompasiana Nangkring SKK Migas (Doc Pribadi)"][/caption]
Senang saat ada Kompasiana Nangkring bagian dua “Peningkatan Peran SDM dan Industri dalam Negeri pada Kegiatan Hulu Migas” yang mengupas tuntas kembali seputar Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Seperti kita ketahui dari Kompasiana Nangkring bagian pertama, menurut Pak Rudianto Rimbono bahwa proses industri migas itu terbagi dua, ada yang di bagian hulu (upstream) dan ada yang di bagian hilir (down stream).
Di bagian hulu dilakukan eksplorasi dan pengembangan minyak atau gas. Mulai dari peneletian mencari lokasi sumber tambang sampang melakukan pengeboran. Lalu memproduksinya hingga disalurkan melalui pipa-pipa ke distributor pengolahan, ke kapal-kapal tanker, dan sebagian langsung export.
Di bagian hilir atau setelah sampai di tempat pengolahan minyak mentah dan atau gas diolah lagi hingga menjadi bagian-bagian minyak dan gas yang sudah bisa digunakan langsung.
Industri hulu migas yang berada di bagian hulu, pokok aktivitasnya mulai dari pencarian sumber migas, pengeboran, pertambangan dan seputarnya hingga menghasilkan migas. Pengalaman seorang Kompasianer mengatakan jika orang yang berada di lapangan tersebut justru berasal dari warga asing, bukan orang Indonesia. Kenapa?
Eksplorasi dan produksi merupakan bisnis negara. Artinya, Negara memiliki kendali atas bagaimana sumber daya migas dieksplorasi dan diproduksi, termasuk sumber daya manusianya. Di sini sektor hulu migas memiliki peran yang sebenarnya bisa kok melibatkan tenaga kerja lokal asal tanah air. Termasuk menggandeng industri-industri dalam negeri untuk maju bersama sektor hulu migas.
Dengan saham yang dipakai mencapai ratusan triliunan, apalagi keputusan sepenuhnya berada di tangan negara (pemerintah) tidak ada yang tidak mungkin jika memang niatnya mau memperkerjakan para tenaga kerja lokal. Banyak kok tenaga ahli lulusan universitas dalam negeri yang malah memilih bekerja ke luar negeri.
Kenapa tidak mereka “ditahan” saja supaya lebih baik bekerja demi kemajuan bangsa dan negara sendiri? Apalah artinya dana sekian digit jika dibanding potensi besar mereka menjadi lokomotif pembangunan bangsa yang kita banggakan? Tidak ada nilai yang tidak mungkin dipenuhi oleh pemerintah jika semua investasi tersebut bias memberdayakan tenaga kerja dan industri nasional, bukan?
Bagaimana meningkatkan peran sumber daya manusia dan industry dalam negeri pada kegiatan hulu migas ini?
Sebagai mantan buruh, pemerhati nasib buruh dan aktivis buruh saat ini saya melihat reaksi teman-teman yang sedang bekerja (juga menjadi buruh) di luar negeri tengah digunjang ganjing kabar yang cukup heboh, dengan adanya statemen dari pemerintah yang akan memberhentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.
Kapan tepatnya distop pengiriman TKI tidak jadi masalah, tapi yang jadi masalah, apakah keputusan itu akan mengurangi permasalahan kurangnya lapangan kerja di dalam negeri? Apakah para buruh migrant yang jika nanti benar-benar dilarang bekerja ke luar negeri itu akan tercukupi kebutuhan hidupnya?
Kenapa tidak SKK Migas merekrut para TKI yang sejatinya mereka juga mempunyai skill dan kemampuan? Daripada para TKI ini yang jumlahnya jutaan orang tersebar di berbagai negara penempatan dan “hanya” mengangkat industri serta ikut memajukan perekonomian bangsa lain, kenapa tidak berdayakan saja mereka di berbagai sektor SKK Migas demi kesejahteraan serta kemajuan bersama bangsa kita?
Tenaga jasa pengeboran baik di darat maupun di laut, tenaga perkapalan, dan jasa-jasa tenaga kerja lainnya di SKK Migas bagian hulu pada dasarnya pekerjaan ini banyak dilakukan para TKI di negara penempatan. Jadi kenapa harus jauh-jauh ke luar negeri kalau jasa mereka sebenarnya diperlukan di dalam negeri ini?
Atau apakah karena adanya pandangan TKI itu tidak berpendidikan? Oke, mungkin mayoritas TKI memang berpendidikan rendah. Tapi kenapa itu dipermasalahkan jika sumber daya manusia (SDM) Indonesia ini bisa diajarkan dan ditraining? TKI di Taiwan, pada awalnya mereka juga tidak tahu soal elektronik, soal mesin-mesin, dan semua pekerjaannya. Tapi karena dididik, ditraining akhirnya mereka jadi bisa dan mahir. Dan buktinya di Taiwan mereka dibayar mahal. UMR per bulan mereka jauh dibanding UMR di tanah air, bukan? Dan saya yakin SKK Migas juga mampu membayar para tenaga kerja ini jauh lebih baik dibanding negara tetangga.
Selain itu, para tenaga kerja Indonesia juga bisa diberikan tambahan wawasan maupun jenjang pendidikan jika memang SDM nya memungkinkan. Adanya sistem pertukaran baik antar kota, antar provinsi maupun hingga ke luar negeri, akan semakin meningkatkan kualitas SDM terkait. Keuntungannya tentu saja untuk perusahaan-perusahaan juga dimana di sini tiada lain ialah SKK Migas.
Sudah sangat bagus SKK Migas menerapkan sistem pemakaian jasa bank BUMN atau BUMD dalam transaksinya, karena secara tidak langsung SKK Migas sudah ikut menjalankan roda kehidupan bank tersebut selaku perusahaan dalam negeri yang menampung sekian banyak tenaga kerja (karyawan bank) warga lokal.
Kini, industri hulu minyak dan gas bumi (migas) tidak perlu merekrut dan membayar mahal para tenaga kerja asing jika tenaga kerja asal tanah air tidak kalah berkualitas. Dengan adanya pemberitaan pemerintah yang akan memberhentikan tenaga kerja ke luar negeri, SKK Migas bisa dengan langsung menjemput bola menyeleksi para tenaga kerja Indonesia yang berkualitas untuk ditempatkan di lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bidang serta keahliannya.
Diharapkan selain menjadi penyumbang penerimaan devisa terbesar kedua setelah pajak, SKK Migas juga bisa menjadi penyerap tenaga kerja nomor satu di dalam negeri. Peran pemerintah dan warga negara Indonesia dalam mendukung SKK Migas supaya mendorong bangkitnya sektor-sektor industri lain di dalam negeri ini tentu saja sangat diperlukan. Karena itu demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan bangsanya, yuk kita dukung gerakan meningkatkan kualitas SDM lebih baik bekerja di dalam negeri ini untuk sepenuhnya demi kemakmuran bangsa dan rakyatnya.
