Di zaman serba cepat ini, multitasking sudah menjadi bagian hidup. Dari anak muda hingga orang tua, semua terbiasa melakukan banyak hal sekaligus. Bayangkan, ada yang bisa menghadiri rapat Zoom sambil menyuapi anak, atau scrolling media sosial sambil nonton Drakor.Â
Ya, tapi siapa sangka. Multitasking ternyata juga berlaku dalam ranah politik, khususnya pada saat mau Pilkada ini.
Fenomena politik amplop memang sudah menjadi tradisi tak resmi dalam pesta demokrasi kita. Saat musim kampanye tiba, amplop berisi uang kerap kali berpindah tangan. Ada yang udah pernah ditawarin sogokan? Kalau sekeluarga memilih calon pemimpin A, Â per orang bakalan dapat Rp 50 ribu atau Rp 100 ribu? Hahaha.
Tapi ada tren baru memang yang semakin marak. Rakyat yang menerima amplop tanpa niat mencoblos si pemberi. Tradisi "Amplop di kantong, suara tetap di hati" pun menjadi gambaran multitasking politik rakyat zaman sekarang.
Amplop Politik: Strategi Lama yang Tak Pernah Usang
Istilah "serangan fajar" sudah lama dikenal dalam kancah pemilu Indonesia. Strategi ini biasanya dilakukan menjelang hari pemungutan suara, di mana calon atau tim sukses memberikan uang atau barang untuk memengaruhi pilihan pemilih. Di masa lalu, metode ini sering kali efektif karena masyarakat cenderung lebih tunduk pada pemberi uang.
Namun kini, cerita mulai berubah. Kesadaran masyarakat terhadap hak pilih mereka semakin meningkat. Banyak yang sadar bahwa suara mereka terlalu berharga untuk dijual. Hasilnya? Amplop diterima, tapi pilihan tetap sesuai hati nurani.
Ada yang menganggap ini sebagai bentuk perlawanan cerdas terhadap politik uang. Namun, benarkah ini solusi yang sehat untuk demokrasi kita? Ataukah justru menjadi bumerang bagi masa depan politik bangsa?
Rakyat Cerdas atau Hanya Terikut Arus?
Ketika rakyat menerima amplop tanpa memberikan suara untuk pemberi, ada dua kemungkinan yang terjadi.
Kesadaran Politik yang Meningkat
Banyak yang berpendapat bahwa ini adalah tanda rakyat semakin cerdas. Mereka tahu bahwa uang dari para politisi sebenarnya bukanlah "hadiah", melainkan investasi dengan harapan mendapatkan imbal balik berupa suara. Dengan menolak memberikan suara untuk pemberi amplop, rakyat menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dibeli begitu saja.Pragmatisme Jangka Pendek
Di sisi lain, ada pula yang melihat fenomena ini sebagai bentuk pragmatisme semata. "Kalau tidak diambil, nanti orang lain yang dapat," begitu dalihnya. Amplop dianggap rezeki nomplok musiman yang sayang untuk dilewatkan. Memang kemungkinan yang kedua ini definisi rakyat enggak mau rugi karena suara tetap diperjuangkan oleh masing-masing individu.
Multitasking yang Berbahaya
Seperti pisau bermata dua, perilaku ini memiliki konsekuensi yang tidak selalu menguntungkan.
Memperkuat Budaya Politik Uang
Meski rakyat tidak memberikan suara untuk pemberi amplop, tindakan menerima uang itu sendiri tetap memperkuat budaya politik uang. Politisi akan terus menganggap bahwa memberi uang adalah bagian tak terpisahkan dari kampanye, karena mereka tahu amplopnya tetap akan diterima.Menghambat Munculnya Pemimpin Berkualitas
Ketika politik uang mendominasi, calon-calon dengan visi-misi baik tapi tanpa "modal amplop" seringkali tersingkir. Mereka tidak mampu bersaing dengan politisi bermodal besar yang fokus pada strategi transaksional. Akibatnya, demokrasi kita kehilangan kesempatan untuk melahirkan pemimpin yang benar-benar peduli pada rakyat.Balas Dendam Politik
Politisi yang merasa sudah "berkorban" dengan memberikan amplop akan berupaya keras untuk "balik modal" ketika menjabat. Ini bisa berarti kebijakan yang tidak pro-rakyat, korupsi, atau penyalahgunaan anggaran. Rakyat yang awalnya merasa untung dengan amplop akhirnya menjadi korban dalam jangka panjang.
Bagaimana Kalau Amplop Politik Dihentikan?
Seandainya budaya amplop bisa dihilangkan, apakah rakyat sudah siap?Â
Menghapus politik uang memang bukan hal mudah. Selain membutuhkan komitmen dari semua pihak, juga diperlukan pengawasan ketat dari lembaga pemilu dan masyarakat. Beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan:
Edukasi Pemilih
Rakyat perlu terus diedukasi tentang pentingnya memilih berdasarkan visi-misi dan rekam jejak calon, bukan karena uang yang diberikan. Kampanye tentang dampak buruk politik uang harus dilakukan secara masif.Penegakan Hukum yang Tegas
Lembaga seperti Bawaslu harus diberdayakan untuk menindak praktik politik uang dengan sanksi yang tegas. Pelaporan dari masyarakat juga perlu diapresiasi dan ditindaklanjuti dengan serius.Dorongan Transparansi Kampanye
Calon harus diwajibkan melaporkan pengeluaran kampanye mereka secara transparan. Hal ini untuk mencegah penggunaan uang yang tidak sesuai dengan aturan.
Rakyat Cerdas, Demokrasi Lebih Cerdas
Fenomena "Amplopnya di kantong, suaranya di hati" memang mencerminkan kecerdasan rakyat yang semakin meningkat. Mereka tahu bahwa hak pilih tidak bisa begitu saja dibeli. Namun, kecerdasan ini perlu diiringi dengan komitmen untuk membangun demokrasi yang lebih sehat.
Multitasking dalam pemilu tidak cukup hanya mengambil amplop dan memilih sesuai hati nurani. Kita juga perlu bertindak aktif melawan praktik politik uang, misalnya dengan melaporkan pelanggaran atau mendukung calon yang jujur.
Suara Itu Lebih Berharga dari Amplop
Dear, Calon Pemimpin? Amplop mah gapapa terus jalanin ke yang lain, tapi demokrasi harus tetap jalan di tempat.
Pada akhirnya, suara rakyat adalah kekuatan terbesar dalam demokrasi. Amplop memang bisa membuat kantong tebal sesaat, tapi suara yang diberikan dengan hati nurani akan menentukan masa depan bangsa.
Jadi, untuk pemilu berikutnya, mari kita tingkatkan kecerdasan politik kita. Multitasking boleh, hahaha, asal dilakukan dengan bijak. Ambil amplopnya? Boleh saja. Tapi pastikan pilihan kita tetap didasarkan pada hati nurani dan masa depan yang lebih baik.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
