Kesadaran Politik yang Meningkat
Banyak yang berpendapat bahwa ini adalah tanda rakyat semakin cerdas. Mereka tahu bahwa uang dari para politisi sebenarnya bukanlah "hadiah", melainkan investasi dengan harapan mendapatkan imbal balik berupa suara. Dengan menolak memberikan suara untuk pemberi amplop, rakyat menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dibeli begitu saja.
Pragmatisme Jangka Pendek
Di sisi lain, ada pula yang melihat fenomena ini sebagai bentuk pragmatisme semata. "Kalau tidak diambil, nanti orang lain yang dapat," begitu dalihnya. Amplop dianggap rezeki nomplok musiman yang sayang untuk dilewatkan. Memang kemungkinan yang kedua ini definisi rakyat enggak mau rugi karena suara tetap diperjuangkan oleh masing-masing individu.
Multitasking yang Berbahaya
Seperti pisau bermata dua, perilaku ini memiliki konsekuensi yang tidak selalu menguntungkan.
Memperkuat Budaya Politik Uang
Meski rakyat tidak memberikan suara untuk pemberi amplop, tindakan menerima uang itu sendiri tetap memperkuat budaya politik uang. Politisi akan terus menganggap bahwa memberi uang adalah bagian tak terpisahkan dari kampanye, karena mereka tahu amplopnya tetap akan diterima.Menghambat Munculnya Pemimpin Berkualitas
Ketika politik uang mendominasi, calon-calon dengan visi-misi baik tapi tanpa "modal amplop" seringkali tersingkir. Mereka tidak mampu bersaing dengan politisi bermodal besar yang fokus pada strategi transaksional. Akibatnya, demokrasi kita kehilangan kesempatan untuk melahirkan pemimpin yang benar-benar peduli pada rakyat.Balas Dendam Politik
Politisi yang merasa sudah "berkorban" dengan memberikan amplop akan berupaya keras untuk "balik modal" ketika menjabat. Ini bisa berarti kebijakan yang tidak pro-rakyat, korupsi, atau penyalahgunaan anggaran. Rakyat yang awalnya merasa untung dengan amplop akhirnya menjadi korban dalam jangka panjang.
Bagaimana Kalau Amplop Politik Dihentikan?
Seandainya budaya amplop bisa dihilangkan, apakah rakyat sudah siap?Â
Menghapus politik uang memang bukan hal mudah. Selain membutuhkan komitmen dari semua pihak, juga diperlukan pengawasan ketat dari lembaga pemilu dan masyarakat. Beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan: