Tanpa KPK, Denmark Bebas Korupsi!

Prinsip hidup orang Denmark adalah mengambil hak milik orang lain merupakan perbuatan tercela, apalagi mengambil harta negara (korupsi). Antikorupsi adalah sikap dasar masyarakat yang sudah mendarah daging.

Saya lanjutkan cerita kedua. Cerita ini saya dapatkan langsung dari diplomat Indonesia yang sedang bertugas di Denmark. Sang diplomat mendapatkan cerita dari diplomat sebelumnya. Semacam cerita turun-temurun. Seperti biasa, tiap 17 Agustus, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) mengundang ratu dan PM Denmark untuk hadir.

Tak seperti biasa, tiba-tiba PM Denmark ingin menghadiri upacara penaikan bendera kemerdekaan RI. Karena senang, pak duta besar menghubungi Jakarta. Saat itu masih Orba, jadi nuansa militer sangat terasa. Terjadi komunikasi intens antara Jakarta (Istana Presiden) – KBRI dan Kantor PM Denmark. Jakarta ingin mengirimkan “Paspamres” untuk mengamankan gedung KBRI saat kunjungan PM Denmark.

Tentu saja, hal ini membuat PM Denmark terheran-heran karena negaranya termasuk negara paling aman di dunia. Singkat cerita, Jakarta tak perlu mengirimkan pasukan keamanan. Presiden Suharto hanya mengutus staf khusus.

Karena PM yang mau hadir, dilatihlah sepasang penyambut tamu yang berpakaian nasional. Cowok dilatih membuka pintu mobil, sedangkan cewek dilatih mengalungkan bunga. Akhirnya, tibalah hari H. Ada dua orang menekan tombol bel kantor KBRI. Satu orang mengaku PM Denmark, satu orang lagi mengaku ajudan PM.

Duta besar, diplomat dan masyarakat Indonesia yang hadir terkaget-kaget. Penyambut tamu yang dilatih membuka pintu mobil (latihannya berhari-hari dengan berbagai jenis mobil yang diperkirakan akan dikendarai PM Denmark: Volvo, Mercedez, BMW sampai Limousine), hanya bisa melongo (mulut terbuka lebar!). Duta besar kemudian menghubungi kantor PM. Terjadi dialog kira kira begini!

Duta besar: Ini ada dua orang, satu mengaku PM dan satu lagi ngaku ajudannya.
Kantor PM Denmark: Emangnya kenapa?

Duta besar: Soalnya mereka naik sepeda.
Kantor PM Denmark: Emangnya mereka harus naik apa? (Suaranya seperti orang bingung… apa yang salah dengan naik sepeda?)

Sebelum diadakan pemilihan, ada semacam panel yang “menelanjangi” calon pejabat publik (anggota parlemen, walikota, dan PM). Semua data mulai dari lahir sampai ke waktu mengajukan berkas pencalonan akan dibongkar habis. Data, mulai dari yang besar (apakah membayar pajak, jumlah hutang, jumlah rumah, tabungan, dan sebagainya) akan dicek dengan seksama. Bahkan yang kecil pun seperti jumlah “uang jajan” selama sekolah akan diketahui publik. Tak ada yang bisa disembunyikan dari publik.

Artinya, hanya yang “bersih suci” yang akan dipilih oleh rakyat. Jadi, untuk apa ada KPK di Denmark? (Bahkan, buang waktu saja memikirkannya!).