Tidak bisa dibantah jika rakyat Indonesia telah terbelah, akibat dilanda ketegangan politik selama beberapa tahun terakhir. Tak perlu dicari siapa yang salah, karena itu hanya akan semakin menambah dalam perpecahan. Kini saatnya kita bersatu kembali, dengan saling merangkul antara kubu-kubu yang selama ini bertikai.
Usai gelaran Pilpres 2014, hingga puncaknya pada Pilkada DKI Jakarta 2017, perpolitikan Indonesia tak lepas dari cengkeraman politik identitas. Isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) selalu berdengung. Imbasnya, rakyat terbelah menjadi dua kelompok besar. Satu mendukung penguasa yang dianggap kurang mengakomodasi kalangan agama Islam, satunya lagi pendukung oposisi yang dituding sebagai kelompok intoleran.
Sekali lagi, kita tak perlu mencari siapa yang salah, tetapi ini saatnya perpecahan ini dihentikan. Momentum Pemilu 2019 adalah waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan.Â
Dua kubu yang diprediksi akan kembali berseteru dalam kontestasi demokrasi, petahana dan oposisi, mesti merangkul kalangan dari kedua kelompok rakyat tersebut. Agar, ke depan politik kita tidak lagi diwarnai dengan isu agama, sehingga kita tidak lagi mendengar ada istilah kecebong atau kampret, kelompok penista agama atau intoleran, partai tuhan atau partai setan.
Sebenarnya, kubu petahana sudah mulai melangkah ke arah ini. Ini patut diapresiasi. Mereka mulai merekrut sejumlah ulama yang selama ini dianggap termasuk mewakili kalangan agama. Mulai dari politikus Golkar Ali Mochtar Ngabalin, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yusuf Supendi, hingga yang paling anyar pengacara Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, Kapitra Ampera.
Sudah seharusnya pula kalangan oposisi yang digawangi Prabowo Subianto untuk melakukan hal serupa. Setidaknya merangkul orang-orang yang sekiranya bisa diterima kalangan yang selama ini anti dengannya.Â
Melihat peta politik akhir-akhir ini, salah satu yang paling mungkin adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Politisi muda Partai Demokrat yang cukup diterima di semua kalangan, karena selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan siapapun dan kelompok manapun.
Lihat saja dalam kontestasi politik di Ibu Kota. Saat dua kelompok terlibat konflik, ribut-ribut hingga terjadi demonstrasi berkali-kali, AHY tampil membawa kesejukan. Ketika kalah dalam pilkada, ia dengan sukarela memberikan ucapan kepada dua kontestan lainnya. Bahkan, saat pelantikan gubernur terpilih, ia hadir ke Istana, dan keesokan harinya, ia mengunjungi pesaing lainnya yang sedang mendekam di penjara. Putra sulung Presiden RI ke-6 itu menunjukkan kepada kita bagaimana caranya bersikap dewasa dalam berpolitik dan juga berperilaku secara ksatria.
Jika Prabowo akhirnya merangkul AHY sebagai calon pendampingnya di pilpres nanti, maka perpolitikan nasional akan bisa sedikit mencair. Karena pasangan ini mampu merepresentasikan kalangan agama dan mewakili kelompok moderat yang nasionalis sekaligus. Ini salah satu kelebihan AHY dibanding calon kandidat lain, seperti Zulkifli Hasan, Ahmad Heryawan, Anies Baswedan, dan Gatot Nurmantyo, yang semuanya memiliki ceruk pemilih yang sama dengan prabowo, yakni massa aksi 212.
Di samping itu, AHY tidak hanya merupakan magnet untuk kalangan moderat, tetapi juga adalah kandidat termuda yang paling berpotensi menyedot suara pemilih pemula. Jangan salah, di Pilpres 2019 nanti, jumlah generasi muda ini mencapai 40 persen dari total pemilih seluruhnya. Jadi, andai wacana duet ini terjadi, oposisi tidak hanya ikut meredakan ketegangan politik yang sudah terjadi, tetapi juga berpeluang besar untuk memenangkan kontestasi.
