Meski masih dalam pandemi covid-19, ketika pemerintah keukeuh menetapkan pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020, maka kita wajib mengamankan keputusan tersebut dengan segenap kekurangan dan kelebihannya.
Tak kurang dari 270 daerah di Indonesia (terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) akan menghelat pesta demokrasi ini. Pilkada serentak 2020 merupakan pilkada dengan jumlah daerah terbanyak. Sebelumnya, pilkada serentak 2018 hanya diikuti 171 daerah. Sementara pilkada serentak 2017 mencakup 101 daerah dan pilkada serentak 2015 diikuti 269 daerah.
Maka kita mesti berjibaku, selain  fokus pada memutus mata rantai covid-19, maka beberapa hal mendesak yang harus dilakukan adalah bagaimana memulihkan ekonomi masyarakat dan memastikan penyelenggaraan Pilkada dengan aman, kondusif, jujur, adil dan demokratis.
Setiap daerah harus menjadi role model pelaksanaan Pilkada. Kita ingin melihat bagaimana protokol kesehatan dijunjung tinggi dalam berbagai tahapan Pilkada, mulai dari kampanye sampai pelaksanaan penetapan kepala daerah definitif. Jangan sampai Pilkada malah menjadi klaster penyebaran Covid-19.
Mengawasi kampanye yang dilakukan paslon, mengajak mereka menggelar kampanye yang mengedukasi dan tidak menggunakan pengerahan massa agar penularan Covid-19 dapat kita tekan. Jika ada kerumunan massa yang tidak mengindahkan protokol kesehatan segera ambil tindakan. Syukur KPU mengekseskusi usulan kampanye virtual.
Di samping itu, tetap menjaga kondisivitas daerah, meniingkatkan kesiapsiagaan, mengintensifkan koordinasi dan menjalin sinergitas dengan penyelenggara Pemilu, KPU, Bawaslu dan aparat keamanan untuk mengantisipasi berbagai ancaman yang ada. Kita tidak ingin Pilkada ini memecah persatuan dan kebhinekaan kita. Juga harus memastikan ASN untuk netral. Mari kita jadikan dan kita bangun setiap wilayah kita sebagai daerah, baik provinsi, kabupaten atau kota toleran. Menghargai setiap warna politik, pilihan dan kepurtusan politik lainnya.
Terkait data pemilih kita masih perlu untuk kembali cek and ricek, apakah mereka yang punya hak pilih sudah terdata secara benar dan sesuai. Kemudian, memastikan juga distribusi logistik, baik itu surat suara, bilik suara dan kelengkapan lain harus betul-betul oke, selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
Pandemi covid-19 ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, untuk itu seluruh pemangku kepentingan harus memberikan berbagai terobosan yang inovatif dan nyata.
Melakukan langkah penanganan pandemi di  bidang kesehatan, sosial, ekonomi, kemanan dan ketertiban masyarakat seperti memastikan kesiapan rumah sakit untuk rujukan corona jika terjadi lonjakan kasus covid-19, memberikan bantuan pangan non-tunai, bantuan sosial membuat jaring pengamanan ekonomi, memberikan subsidi kepada UMKM, pemberdayaan lumbung desa, membangun jejaring komunikasi yang intens dengan berbagai stakeholder, menumbuhkan kesadaran tentang kepedulian sosial dan awareness masyarakat seputar corona harus dikuatkan.
Di luar itu, kita nampaknya harus tetap mengawal dan merawat reformasi birokrasi yang telah kita bangun bersama. Â Menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan penegakan disiplin serta pembangunan kultur birokrasi yang berbasis etika. Dengan penerapan reformasi birokrasi ini, harapannya akan mengantarkan kepada praktik pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).Â
Tak kalah penting adalah menciptakan lembaga birokrasi yang berkualitas, beretika, mempunyai moral baik, berkarakter serta tentu saja punya integritas. Menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah dan murah kepada masyarakat. Membuka ruang-ruang untuk rembugan dengan masyarakat sehingga seorang pemimpin bisa memahami kebutuhan dan harapan masyarakat.
