Bagi rekan-rekan yang tinggal di Pulau Jawa dan Bali, setahu saya tidak mengalami kejadian tak mengenakkan ini. Saya tidak tahu persis keadaannya di pulau-pulau besar yang lain; di Papua, Sulawesi dan Kalimantan. Yang saya ceritakan ini adalah di Pulau Sumatera. Sekitar dua tahun lamanya kami didera pemadaman listrik bergilir, 2 kali dalam sehari, setiap pemadaman memakan waktu 4 jam. Praktis, kehidupan masyarakat sangat terpengaruh akibat kebijakan itu.
Secara berkala Kantor Cabang PLN mengeluarkan surat pemberitahuan kepada masyarakat tentang jadwal pemadaman, meliputi gardu yang di padamkan dan rayon liputannya. Tidak secara spesifik disebutkan alasannya, namun desas-desus beredar bahwa pemadaman ini terkait dengan isu penghematan BBM. Lalu mengapa PLTA Singkarak yang digerakkan oleh air ikut-ikutan dipadamkan? Apakah PLTA itu menghemat air pula? Dijawab oleh pejabat PLN, debit air Danau Singkarak memang berkurang akibat kemarau, dan ada juga bagian-bagian mesinnya yang membutuhkan perbaikan. Pada pengumuman PLN periode berikutnya tercantum alasan teknis meliputi penggantian oli, pemeliharaan bantalan mesin, ganti bearing, dan lain-lain. Musim hujan telah tiba dan air danau sudah meluap tetapi pemadaman terus berjalan….
Dampaknya bagi masyarakat adalah kerugian yang berlapis-lapis. Aliran listrik yang byar-pet mengakibatkan peralatan elektronik rumah tangga luluh-lantak, meledak, atau memendek umurnya. Anak-anak belajar di bawah lampu lilin. Rumah-rumah menjadi gerah, matinya kipas angin membuat tidur terganggu. Perekonomian masyarakat yang mengandalkan tenaga listrik semisal peternakan ayam broiler, kelabakan. Belum termasuk pasien rumahsakit yang banyak mencetuskan cerita pilu!
Pada ketika itu impian setiap rumahtangga adalah memiliki mesin listrik mini, baik secara perorangan maupun patungan. Berbagai merek mesin laris manis di pasaran. Akibatnya konsumsi BBM meningkat pula.
Masuk akal jika keresahan masyarakat meluas. Demonstrasi merebak dimana-mana. Sasaran utamanya adalah kantor-kantor PLN. Pesertanya bukan saja mahasiswa atau aktifis sosial lainnya, melainkan didominasi kaum ibu lengkap dengan kompor-kompornya…..!
Apa boleh buat, mereka yang mengurus negara merasa patut memperlakukan warganya seperti itu. Masyarakat lapisan bawah tak pernah memboros-boroskankan arus listrik atau menunggak tagihan. Tapi begitu timbul kesulitan di tubuh PLN, pihak inilah yang pertama kali merasakan akibatnya. (Ini penting disebutkan karena selama periode pemadaman listrik bergilir itu kediaman para pejabat dan politisi tetap terang-benderang sampai ke pekarangan belakang rumahnya)
Tiba-tiba Dahlan Iskan mencetuskan biangkerok kebijakan yang sangat menyusahkan itu, yaitu oknum-oknum Anggota DPR bermuka tembok, yang terus-menerus menggerogoti keuangan BUMN - termasuk PLN - sehingga BUMN itu gagal memenuhi kewajibannya.
Sangat beralasan jika masyarakat luas menginginkan masalah ini diusut tuntas. Tanpa bermaksud mendiskreditkan pihak mana pun, selain untuk kemashalatan bersama, terutama agar kebijakan serupa itu tidak terulang lagi di masa depan.
Salam gambut tanpa asap!
*****
