Mohon tunggu...
Temonsky
Temonsky Mohon Tunggu... Apoteker - Orang Senang

Kiri Kanan

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Dampak Positif Kenaikan PPN Menjadi 12% Untuk Perkembangan Ekonomi Indonesia.

30 Desember 2024   15:23 Diperbarui: 30 Desember 2024   15:23 38
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
https://gerindra.id/2024/01/29/masyarakat-jateng-kompak-pekik-berkumandang-serukan-pilih-prabowo/

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% telah menjadi perbincangan hangat di kalangan ekonomi dan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung program pemerintah.

Kenaikan PPN 1% juga dinilai mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia terkhusus pada peningkatan pendapatan negara, Membantu membiayai program pembangunan dan mendukung kegiatan ekonomi Negara.

Selain itu kenaikan PPN juga dapat berkontribusi dalam Pembangunan Infrastruktur, dengan cara membangun Jalan tol, membangun jaringan Transportasi, Bandara, Pelabuhan, Infrastruktur energi, Telekomunikasi, dan Peningkatan kualitas jaringan Irigasi dan Pengairan.

Pendidikan, Pemerintah dengan cara membangun Sekolah, Universitas, menyediakan Beasiswa, bantuan Pendidikan dan meningkatkan kualitas Guru.

Dan yang terakhir ada Kesehatan, dengan cara membangun Rumah Sakit, Puskesmas, penyediaan Obat-Obatan, peralatan Medis, pengembangan program Kesehatan Masyarakat dan meningkatkan kualitas Layanan Kesehatan.

Selain meningkatkan pendapatan Negara, Kenaikkan PPN 1% ini membuat masyarakat dapat manfaat yang Positif. Seperti memberi bantuan kepada Disabilitas atau masyarakat yang membutuhkannya, bisa juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contohnya membantu mengurangi Kemiskinan, membuka banyak Lapangan Pekerjaan, meningkatkan akses Pendidikan dan Kesehatan. Terutama untuk masyarakat yang ada di pelosok-pelosok daerah atau daerah yang tertinggal.

Kenaikan PPN 1% pasti memiliki dampak positif dan ada juga dampak negatifnya. Pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan yang adil, efektif dan transparan untuk mengoptimalkan pendapatan negara tanpa membebani masyarakat. Dialog terbuka dan evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan kebijakan ini mencapai tujuannya.

Namun, perlu diingat bahwa opini ini harus dibarengi dengan evaluasi berkala dan pengawasan untuk memastikan kebijakan ini efektif dan adil. Pastinya kita juga harus memberikan kesempatan kepada pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi masyarakat yang optimis akan masa depan bangsa Indonesia.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun