Media online memberitakan rencana aksi mogok kerja & beroperasi dari ORGANDA yang akan mengerahkan 20-ribu sopir truk pada tanggal 20 Mei 2011 karena merasa pelarangan truk besar & kontainer masuk tol dalam kota DKI Jakarta dari jam 05.00 s/d 22.00 membuat kerugian buat mereka.
Sikap mau memaksakan kehendak ORGANDA terhadap kebijakan pelarangan ini jelas hanya berpikir untuk kepentingannya sendiri tanpa mau mengerti kepentingan negara & masyarakat umum yang jauh lebih besar dari sekedar kerugian mereka. Kerugian negara akibat kemacetan di DKI Jakarta yang hampir 25 Trilliun karena BBM dibuang percuma akibat kemacetan,juga tingkat polusi yang semakin meningkat yang membahayakan hajat hidup orang banyak serta kenyamanan berkendara dari jutaan masyarakat umum tidak menjadi pertimbangan organisasi ini.
Pemerintah & pengambil kebijakan tidak perlu takut menghadapi ancaman mogok kerja dari ORGANDA ini,kalau diperlukan personil TNI sejumlah 20-ribu dikerahkan pula untuk menjadi sopir angkutan truk/kontainer untuk mengangkut barang-2 yang menjadi kebutuhan rakyat. Bilamana terjadi penolakan & berbuat rusuh,maka organisasi ini bisa dibubarkan secara paksa oleh pemerintah,sebab mengancam ketertiban umum.
Ada "udang dibalik batu" dari sikap ORGANDA ini,yaitu ujung-ujungnya dipastikan untuk meminta kenaikan tarif angkutan dari pengguna jasa mereka,sebab tanpa aksi ini mereka tidak mempunyai "bargaining" untuk bernegosiasi dengan para pengusaha pengguna jasa mereka ; Padahal ini sudah secara diam-diam mereka lakukan untuk meminta kenaikan tarif kepada para pengguna jasa mereka,secara diam-diam pula para pengusaha pengguna jasa mereka sudah membebankan tambahan biaya kenaikan tarif angkutan pada harga produk/jasanya,apalagi ini menjelang lebaran atau dikenal dengan istilah "peak season"...dipastikan bahwa aksi mereka berujung pada kenaikan tarif.
Atas kenaikan harga barang akibat kenaikan tarif transportasi ini,maka pemerintah akan disalahkan...! Namun kalau memang pemerintah jeli & pintar berkomunikasi dengan rakyat,maka pemerintah tidak perlu khawatir atas sikap-sikap yang memaksakan kehendak dari segelintir orang yang akan membuat kerugian negara & masyarakat umum bertambah besar. ORGANDA juga harus memaklumi kebijakan ini,sebab bilamana pemerintah berhasil mengatasi kemacetan ini & negara tidak dibebani biaya tinggi (dari BBM) akibat kemacetan,maka dipastikan pula pembangunan jalan akan ditambah & cepat diselesaikan dengan dana yang tersedia,sehingga dengan demikian pada akhirnya semua diselesaikan dengan baik.
Setiap masalah kalau diselesaikan dengan sikap memaksakan kehendak akan berakhir dengan tidak baik. Pemerintah & pembuat kebijakan ini harus tegas & tetap tidak boleh mengalah atas sikap-2 memaksakan kehendak dari ORGANDA ini.
Sebagai bagian dari masyarakat umum pengguna jalan & pemerhati lingkungan di DKI Jakarta,kalau diperlukan akan siap pula menandingi aksi dari ORGANDA dengan turun kejalan untuk mendukung kebijakan pelarangan ini.
ORGANDA mau mogok silahkan saja....Masyarakat umum yang mendukung kebijakan pelarangan ini juga akan siap turun ke jalan untuk mendukung kebijakan ini........!
Bravo Pemerintah DKI Jakarta......Lanjutkan....!!!