Rabu siang minggu lalu, berbondong-bondong orang mengantri. Ketika tiba di depan resepsionis, ditanya mewakili instansi apa. Kemudian orang tersebut mengisi formulir untuk mengambil undangan. Mereka antri untuk mengambil undangan fisik acara Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2023 di gedung di kawasan MH. Thamrin Jakarta. Saya pun mencari tahu.Â
Mengandalkan mesin google. Saya ketik di kolom pencarian. Pencarian teratas menuju laman Bank Indonesia. Di laman tersebut, terinformasi ada kegiatan itu. Karena saya tidak termasuk ke dalam salah satu daftar undangan. Saya tidak dapat hadir di Istana Negara tempat kegiatan itu berlangsung (smile). Apalagi, telah terkonfirmasi, Presiden Joko Widodo akan hadir. Tepat jam 14.00 WIB tanggal 31 Agustus 2023, saya pun join di youtube yang menyimak pembukaan Rakornas secara live.
Bicara mengenai inflasi, Bank Indonesia meyakini tetap terkendali dalam kisaran sasaran 3% dengan deviasi +/- 1% pada sisa tahun 2023. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada awal tahun hingga sekarang, inflasi tertinggi ada pada bulan Februari 2023 sebesar 5,47% dan inflasi terendah dicapai di bulan Juli sebesar 3,08%. Untuk bulan Agustus 2023, inflasi menyentuh angka 3,27%. Penyumbang terbesarnya bensin, beras, rokok, kontrak rumah dan tarif angkutan dalam kota.Â
Meskipun secara sederhana inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenapa dengan inflasi? Saya kutip dari Majalah Internal Bank Indonesia. Inflasi menyebabkan pendapatan riil masyarakat terus menyusut. Standar hidup masyarakat juga menurun. Akhirnya menjadikan semua orang, terutama masyarakat miskin,bertambah miskin.
Selain itu, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Dan terakhir, ketika inflasi domestik lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi di negara tetangga, tingkat suku bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif. Dan memberikan tekanan pada nilai Rupiah. Namun pada prakteknya lebih didominasi oleh persepsi. Untuk meyakinkan pelaku ekonomi akan harapan dan ketakutannya, perlu komitmen dari pemangku kebijakan.Â
Untuk membangun persepsi pelaku ekonomi, 4 tahun belakangan ini, Presiden Joko Widodo selalu hadir dalam rakornas pengendalian inflasi. Dengan beragam tema, sejak tahun 2020 hingga 2023, terlihat jelas komitmen Presiden Jokowi untuk melakukan stabilisasi harga. Lihat saja tema 2022 yaitu Sinergi Untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional. Tema tahun 2021 yakni Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan. Pun tema 2020, Transformasi Digital UMKM Pangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Menuju Indonesia Maju.
Untuk tahun ini, temanya adalah Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan dalam sambutannya di Istana Negara tanggal 31 Agustus lalu tentang pentingnya (lagi-lagi) menjaga stabilitas harga. Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia menyampaikan apresiasi atas sinergi erat dan inovasi yang ditempuh oleh seluruh pemangku kebijakan dalam pengendalian inflasi di hadapan Presiden Jokowi dan peserta rakornas.
Rakornas yang dihadiri oleh Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi (TPI) Pusat, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya, Pimpinan Lembaga Negara, 542 TPI Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, serta asosiasi terkait harusnya menjadi titik pengurai simpul dalam mengendalikan inflasi.Â
Pertemuan ini diselenggarakan oleh TPI Pusat dan Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan kerja sama antara Bank Indonesia dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan menggaungkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sejak tahun lalu. "Sekali lagi, inflasi ini kunci", ungkap Presiden Jokowi.
